Dirut BPJS Kesehatan Tak Bantah Ada Kecurangan yang Sebabkan Defisit
Tapi hanya 1 persen, ada faktor lain yang membuat defisit
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fachmi Idris tidak membantah salah satu sebab terjadinya defisit anggaran Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) adalah kecurangan.
“Setelah audit BPKP memang ada potensi fraud, tapi angkanya tidak lebih dari 1 persen dari total spending kita Rp95 triliun per tahun,” kata Fachmi dalam Forum Merdeka Barat 9, di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Senin (7/10).
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengaudit seluruh rumah sakit mitra BPJS, termasuk puskesmas, dokter dan klinik perorangan. “Jadi hampir 26.000 entitas yang diaudit, belum lagi perusahaan-perusahaan yang bekerja sama,” kata Fachmi.
Baca Juga: Buruh Demo Tolak Kenaikan Iuran BPJS, Ini Pesan Sri Mulyani
1. Masalah iuran peserta BPJS
Masalah iuran yang belum sesuai disebut sebagai ‘biang kerok’ dalam defisit BPJS Kesehatan. Besaran iuran peserta dinilai tidak sesuai dengan hitungan aktuaris dan sudah terjadi sejak 2016.
“Oleh karena itu untuk menyelamatkan program ini adalah dengan menyesuaikan iuran,” kata Fachmi.
Baca Juga: Wamenkeu Ungkap Siapa yang Membuat BPJS Kesehatan Sekarat