Rumah Dinas Anggota DPR Ditarik Pemerintah? Ini Penjelasan Kemenkeu
Ada opsi anggota DPR pilih rumah dinas atau tunjangan
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemerintah dikabarkan akan mempertimbangkan usulan untuk menarik rumah dinas anggota DPR/MPR. Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rionald Silaban, mengatakan pemerintah memiliki rencana untuk memperbaharui aturan fasilitas yang diberikan kepada para anggota dewan.
Rionald mengatakan awalnya, Kemenkeu dipanggil oleh Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR beberapa bulan lalu.
"Bukan Kementerian Keuangan mengambil rumah DPR, tidak. Tapi BURT sedang memikirkan ada enggak cara yang lebih baik daripada anggota DPR disediakan rumah dinas," kata Rionald dalam acara diskusi virtual, Jumat (20/8/2021).
Baca Juga: Anggota DPR Kini Dapat Fasilitas Isoman Gratis di Hotel Berbintang
1. Rumah dinas anggota DPR bakal diganti jadi tunjangan?
Lebih lanjut, Rionald menerangkan bahwa proses pengambilalihan rumah dinas anggota DPR masih dalam tahap diskusi. Selanjutnya hal itu akan diatur oleh Dirjen Anggaran Kemenkeu karena berkaitan dengan penyediaan tunjangan bagi anggota DPR.
"Kan pilihannya apakah disediakan rumah dinas atau diganti dengan tunjangan. Nah itu masih berproses diskusinya," ujar Rionald.
Baca Juga: Intip Harta Kekayaan 5 Pimpinan DPR, Gobel Paling Kaya Nomor 2 Puan
Baca Juga: Reaksi Ketua DPR Puan soal Fasilitas Hotel untuk Isoman Anggota Dewan