5 Fakta Aturan Pajak Pulsa, Token Listrik, Kartu Perdana dan Voucher

2. Kebijakan Kemenkeu untuk menyederhanakan mekanisme pengenaan pajak

Kebijakan yang dibuat Kemenkeu tersebut ditujukan untuk menyederhanakan pengenaan PPN dan PPh atas pulsa/kartu perdana, token listrik dan voucher, dan untuk memberikan kepastian hukum.

Kebijakan terkait PPN dan PPh sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 dan 8 Tahun 1983. Kemudian, terdapat perubahan kebijakan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

3. Pajak berlaku terbatas sampai server

Sri Mulyani menjelaskan, terdapat penyederhanaan pemungutan PPN pada pulsa/kartu perdana. Namun, hanya sebatas sampai pada distributor tingkat II (server).

“Sehingga distributor tingkat pengecer yang menjual kepada konsumen akhir tidak perlu memungut PPN lagi,” katanya.

4. Penyederhanaan pada token listrik dan voucher

Untuk token listrik, PPN tidak dikenakan atas nilai token, namun hanya dikenakan atas jasa penjualan/komisi yang diterima agen penjual.

Sementara untuk voucher, PPN tidak dikenakan atas nilai voucher karena voucher adalah alat pembayaran setara dengan uang.

“PPN hanya dikenakan atas jasa penjualan/pemasaran berupa komisi atau selisih harga yang diperoleh agen penjual,” jelasnya.