Pemerintah Larang Ojek Online Beri Diskon, Grab Klaim akan Patuh

2. Go-Jek masih menunggu keputusan resmi pemerintah

Sementara itu, aplikator transportasi online Go-Jek masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah terkait pengaturan tarif dan diskon. VP Corporate Affairs Go-Jek, Michael Reza Say, mengatakan pihaknya berharap segala peraturan dilihat secara menyeluruh.

"Sehingga dampaknya tetap positif bagi mitra driver, pengguna layanan, dan industri," ungkap Michael.

3. Diskon transportasi online bisa menyingkirkan pesaing

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengatakan larangan diskon transportasi online bertujuan untuk menghindari praktik "predatory pricing", yakni upaya memasang tarif serendah-rendahnya untuk menyingkirkan pesaing.

"Selama ini pengertian diskon itu 'jor-joran', jadi kemudian potensinya adalah predatory pricing," kata Budi seperti dikutip dari Antara.

Saat ini, Budi melihat diskon dalam aplikasi transportasi online bukan lagi bertujuan pemasaran (marketing), melainkan ke arah "predatory pricing". "Jadi, bukan lagi marketing," kata dia.

Budi mengakui diskon merupakan keterlibatan entitas berbeda, seperti Gopay dan Ovo. Namun, ketika masuk ke dalam bisnis transportasi, hal itu menjadi satu kesatuan. "Jadi merusak. Padahal kita punya aturan batas atas dan batas bawah," ujarnya.

4. KPPU diminta mengawasi diskon transportasi online

Selain itu, lanjutnya, diskon itu mengubah skema tarif transportasi online, meskipun masih dalam batas atas dan batas bawah. Untuk itu, dia meminta Komisi Pengawas Persaingan usaha (KPPU) untuk mengawasi soal diskon tersebut karena masuk ke dalam ranah persaingan usaha.

"Kami minta KPPU dan beberapa kali rapat dengan KPPU kalau diskon itu potensi 'predatory pricing'. Makanya Pak Menteri minta ke saya harus ada peringatan pasal ojek daring yang gak boleh ada diskon itu," katanya.