TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Bahlil Minta Pemprov Papua Barat Daya Serius Garap KEK Sorong

KEK Sorong bisa jadi pusat pertumbuhan ekonomi di Papua

Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dalam sesi "How to Attract and Win Back Your Investors" di FIS 2023. (IDN Times/Herka Yanis)

Jakarta, IDN Times - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya lebih serius mengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong.

Permintaan itu disampaikan Bahlil agar KEK Sorong bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Papua.

Di sisi lain, status KEK Sorong bisa dicabut oleh pemerintah jika sampai akhir tahun ini tidak memiliki perkembangan realisasi investasi yang berarti.

"KEK di Sorong solusinya satu, selesaikan urusan lahan. Kedua, inventaris izin-izin usaha pertambangan yang tidak dioptimalkan. Ketiga, bangun hilirisasi di KEK. Buat aturan pembatasan nikel agar tidak keluar dari Sorong, tapi diolah di KEK. Asalkan persoalan lahan beres, investor pasti tertarik. Jangan dicabut dulu status KEK-nya. Jaminannya, saya," tutur Bahlil, dalam pernyataannya yang dikutip Minggu (6/8/2023).

Baca Juga: Bahlil Pastikan Investasi LG Rp142 Triliun di Indonesia Lanjut Terus

1. Hilirisasi dan harmoni harus dikedepankan

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. (instagram.com/bahlillahadalia)

Bahlil menambahkan, hilirisasi merupakan kata kunci untuk meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam (SDA) yang dimiliki Papua.

Selain itu, Bahlil juga menyampaikan pentingnya harmoni antara kepala daerah dalam memberikan arahan dan kebijakan kepada organisasi perangkat daerah teknis.

"Khususnya DPMPTSP sebagai dinas yang menangani perizinan dan hubungan dengan investor sehingga dapat mengoptimalkan potensi dan meningkatkan capaian realisasi investasi di Papua Barat Daya," ujar dia.

2. Pemprov Papua Barat Daya tidak ingin status KEK di Sorong dicabut

Ilustrasi Investasi. (IDN Times/Aditya Pratama)

Sementara itu, Pjs Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musa'ad menegaskan tidak ingin status KEK Sorong dicabut.

Menurut dia, KEK Sorong dapat menjadi pusat kawasan ekonomi regional Papua dan memberi manfaat bagi seluruh tanah Papua.

“Sebagai pintu masuk ke tanah Papua, kami berharap ada kesempatan untuk Provinsi Papua Barat Daya mempertahankan KEK Sorong karena tidak mungkin kami bisa mempercepat pembangunan jika hanya berdasarkan pada APBD saja. Investasi menjadi sumber pendapatan daerah, tanpa investasi maka tidak mungkin pendapatan kami meningkat,” ucap Musa’ad.

Baca Juga: Freeport Harus Bangun Smelter di Papua, Bahlil: Jangan Tipu-tipu!

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya