SMRC: Publik Nilai Upaya Pemerintah Tangani Pengangguran Makin Buruk
Sudah 2 tahun Jokowi dan Ma'ruf Amin memimpin Indonesia
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Survei dari Lembaga Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) bertajuk 'Evaluasi Publik Nasional Dua Tahun Kinerja Presiden Jokowi' menemukan sebagian besar masyarakat masih belum merasa puas dengan kinerja Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin dalam menaggulangi berbagai masalah perekonomian.
Adapun, indikator masalah ekonomi yang digunakan SMRC adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat, pemerataan kesejahteraan warga, keterjangkauan harga kebutuhan pokok, pengurangan jumlah orang miskin, stabilitas nilai tukar rupiah, dan pengurangan pengangguran.
Dari enam indikator tersebut, publik paling tidak puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin dalam upaya pengurangan jumlah pengangguran.
"Hanya 17 persen publik yang menilai pemerintah semakin baik dalam mengurangi pengangguran. Dibanding April 2019, penilaian positif tersebut menurun dari 30 persen menjadi 17 persen September 2021," ujar Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas dalam keterangan resminya, Rabu (20/10/2021).
Sebanyak 47 persen responden menilai pemerintah semakin buruk dalam menangani pengangguran di Indonesia. Kemudian 34 persen responden sepakat bahwa tidak ada perubahan dalam upaya mengurangi pengangguran.
Sebagai informasi, survei yang dilakukan SMRC dari 15--21 September 2021 melalui tatap muka atau wawancara langsung ini melibatkan 1.220 responden yang dipilih secara acak dari seluruh populasi Indonesia dengan minimal umur 17 tahun atau sudah menikah.
Baca Juga: Survei SMRC: 37 Persen Warga Nilai Ekonomi Rumah Tangganya Memburuk
Baca Juga: Survei SMRC: 59,4 Persen Publik Yakin Ekonomi Tahun Depan Membaik
1. Kerja pemerintah mengurangi jumlah orang miskin juga belum memuaskan
Selain itu, responden juga merasa belum puas atas kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin dalam mengurangi jumlah orang miskin di Indonesia selama dua tahun ke belakang.
Sebanyak 37 persen responden menilai bahwa kinerja pemerintah dalam mengurangi jumlah orang miskin semakin buruk. Kemudian hanya 23 persen responden yang menilai pemerintah semakin baik dalam mengurangi jumlah orang miskin.
"Ada penurunan penilaian positif warga pada kerja pemerintah dalam mengurangi jumlah orang miskin sejak ada COVID-19, dari 37 persen pada April 2019 menjadi 23 persen pada September 2021," bunyi laporan dalam survei SMRC.
Baca Juga: SMRC: Penilaian Publik Merosot soal Kerja Pemerintah Atasi Kemiskinan