TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Bank Dunia Dukung Pemerintah Indonesia Terapkan Omnibus Law 

Bank Dunia nilai omnibus law bisa menarik investor asing

Ilustrasi pekerja (IDN Times/Arief Rahmat)

Jakarta, IDN Times - Di saat publik di Indonesia memprotes pengesahan Omnibus Law, Bank Dunia justru mendukung pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo menerapkan undang-undang sapu jagad itu.

Di dalam keterangan tertulis yang dirilis pada Jumat (16/10/2020), Bank Dunia menilai omnibus law di klaster ketenagakerjaan adalah reformasi terbesar yang dilakukan oleh Indonesia untuk menjadi negara yang lebih kompetitif. Bahkan, Bank Dunia menyebut Omnibus Law bisa mendukung aspirasi jangka panjang untuk menyejahterakan rakyatnya. 

"UU ini dapat mendukung pemulihan ekonomi dan pertumbuhan jangka panjang yang tangguh di Indonesia," ungkap Bank Dunia dalam keterangan tertulis mereka. 

Mereka mengatakan dengan adanya penghapusan berbagai pembatasan dalam hal investasi justru memberi sinyal positif bahwa Indonesia terbuka untuk berbisnis. "Hal ini dapat membantu Indonesia menarik investor asing untuk membuka lapangan pekerjaan dan memerangi kemiskinan," tutur mereka lagi. 

Tetapi, di sisi lain, dalam pandangan ekonom Faisal Basri, tanpa ada omnibus law pun, investasi tetap banyak yang masuk ke Indonesia. Benar kah dengan adanya omnibus law ini semakin menarik investor membenamkan duitnya di Indonesia?

Baca Juga: Fakta-fakta Perjalanan Omnibus Law Cipta Kerja yang Penuh Kontroversi

1. Bank Dunia mewanti-wanti bila ingin menarik investor asing, penegakan hukum harus konsisten

Ilustrasi penjelasan mengenai apa itu omnibus law (IDN Times/Arief Rahmat)

Meski demikian, dalam keterangan tertulisnya, Bank Dunia mengingatkan pemerintah Indonesia perlunya penegakan hukum secara konsisten untuk bisa menarik investasi asing. Tujuannya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sesuai dengan keingingan yang ingin dicapai oleh pemerintah Indonesia melalui UU tersebut. 

"Bank Dunia berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam reformasi-reformasi ini, menuju pemulihan ekonomi dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia," tutur Bank Dunia lagi. 

2. Ekonom Faisal Basri menilai permasalahan utama dari minimnya investasi di Indonesia adalah korupsi

Faisal Basri, Ekonom Senior dalam Webinar Eps. 6 #MenjagaIndonesia by IDN Times dengan tema "75 Tahun Merdeka, Kok Masih Korupsi" (IDN Times/Besse Fadhilah)

Pada kesempatan lain, ekonom senior Faisal Basri menilai tidak ada masalah sama sekali dengan nilai investasi di Indonesia. Ia mengatakan investasi di Indonesia baik-baik saja meski tidak spektakuler nilai realisasinya. 

"Pertama, Pertumbuhan investasi tahunan Indonesia itu lebih tinggi dari Tiongkok, Malaysia, Thailand, Brasil, hingga Afrika Selatan. Nilainya hampir sama dengan India hanya di bawah Vietnam. Kedua, bila melihat kontribusi investasi terhadap PDB, tertinggi berhasil dicapai di era Pak Jokowi, nilainya 34 persen. Sebelumnya tidak pernah di atas 30 persen. Bahkan, di ASEAN, nilai PDB Indonesia terhadap investasi tertinggi," tutur Faisal memaparkan. 

Namun, dalam pandangan Faisal, meski investasi yang masuk ke Indonesia banyak, tetapi hasilnya sedikit. "Kenapa hasilnya sedikit, karena ibarat kita makan makanan yang bergizi, berat badan kita justru tidak naik, karena banyak cacing di perut. Itu namanya korupsi," kata dia. 

Faisal menegaskan bukan ketenagakerjaan yang menjadi faktor pertama yang membuat investor pusing berinvestasi di Tanah Air. "Korupsi itu masalah nomor satu, nomor dua itu birokrasi pemerintahan yang tidak efisien. Jadi, ayo kita selesaikan permasalahan korupsi ini," ujarnya. 

Baca Juga: Pesangon PHK di Omnibus Law Hanya 25 Kali Gaji, Ini Alasan Menaker

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya