Comscore Tracker

Ini Lho Poin-Poin Omnibus Law Ciptaker yang Didemo Buruh

Omnibus law cipta lapangan kerja mencakup 11 klaster

Jakarta, IDN Times - Massa dari kalangan buruh melakukan aksi demonstransi pada Senin (20/1) di Depan Gedung DPR, Jakarta Pusat. Aksi itu sebagai bentuk penolakan terhadap salah satu omnibus law yakni Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja.

"Ini baru awalan, ini baru awalan, kita akan terus kawal," ujar salah satu orator.

Perlu diketahui, omnibus law merupakan upaya pemerintah guna memangkas aturan yang menghambat investasi. Kebijakan tersebut juga disiapkan untuk memperkuat perekonomian nasional melalui perbaikan ekosistem investasi dan daya saing Indonesia.

1. Omnibus law cipta lapangan kerja untuk perubahan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih baik

Ini Lho Poin-Poin Omnibus Law Ciptaker yang Didemo BuruhSuasana demonstrasi para buruh tolak RUU Cilaka di depan DPRD Jatim, Senin (20/1). IDN Times/Fitria Madia

Dalam penjelasan tentang omnibus law cipta lapangan kerja, latar belakang dibuatnya UU ini adalah untuk menghadapi perlambatan dan ketidakpastian ekonomi global. Pemerintah juga ingin menciptakan lapangan kerja baru.

Sebab, berdasarkan data ketenagakerjaan, pengangguran di Indonesia tercatat sebanyak 7,05 juta orang, angkatan kerja baru sebesar 2 juta orang per tahun, pekerja formal 55,3 juta orang dan pekerja informal 74,1 juta orang.

"Perlu upaya ekstra untuk menciptakan lapangan kerja baru dan tetap menjaga kelangsungan bekerja bagi pekerja (existing)," bunyi penjelasan tersebut.

Selain itu, realisasi investasi pada 2019 tercatat hanya sebesar Rp601 triliun (kuartal III-2019). Melihat masih belum optimalnya serapan investasi, omnibus law ini diharapkan dapat menarik investasi yang lebih besar. Positifnya, investasi yang masuk juga bakal berdampak pada terciptanya lapangan kerja baru.

2. Omnibus law cipta lapangan kerja mencakup 11 klaster

Ini Lho Poin-Poin Omnibus Law Ciptaker yang Didemo BuruhInfografik omnibus law (IDN Times/Arief Rahmat)

Adapun, omnibus law cipta lapangan kerja mencakup 11 klaster dari 31 kementerian dan lembaga terkait. Adapun, 11 klaster tersebut adalah penyederhanaan perizinan; persyaratan investasi; ketenagakerjaan; kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMKM; kemudahan berusaha; dukungan riset dan inovasi; administrasi pemerintahan; pengenaan sanksi; pengadaan lahan; investasi dan proyek pemerintah; dan kawasan ekonomi.

Terkait ketenagakerjaan, ada tiga substansi yang ditonjolkan. Pertama, terkait upah minimum. Nantinya, upah minimum tidak turun dan tidak dapat ditangguhkan. Kenaikan upah juga memperhitungkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Kedua substansi terkait pemutusan hubungan kerja. Nantinya omnibus law bakal mengatur untuk tetap memberikan perlindungan bagi pekerja yang terkena PHK. Pekerja yang terkena PHK akan mendapat kompensasi.

Ketiga, terkait dengan pekerja kontrak (PKWT) yang bakal mengatur soal hak dan perlindungan yang sama dengan pekerjaan tetap lain. Diantaranya soal upah, jaminan sosial, perlindungan K3, dan hak atas PHK.

Lalu terkait dengan alih daya atau pekerja outsourcing. Pemerintah akan melakukan peningkatan perlindungan hak pekerja outsourcing. Pekerja outsourcing juga akan mendapat hak yang sama dengan pekerja lain soal upah, jaminan sosial, perlindungan K3, dan hak atas PHK.

Terakhir diatur soal waktu kerja. Bahwa waktu kerja bagi para pekerja adalah 8 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam 1 minggu. Pekerjaan yang melebihi jam kerja diberikan upah lembur. Pelaksanaan jam kerja diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Namun, ada pekerjaan yang dikecualikan untuk mendapat ketentuan tersebut, seperti pekerja sektor migas, pertambangan hingga pertanian yang memang membutuhkan waktu lebih panjang. Perusahaan tetap wajib memenuhi hak dari pekerjanya.

Baca Juga: KSPI: Omnibus Law Cilaka Tidak Berpihak Pada Buruh

3. Komisi IX DPR tolak omnibus law cipta lapangan kerja

Ini Lho Poin-Poin Omnibus Law Ciptaker yang Didemo BuruhAksi aliansi mahasiswa menolak Omnibus Law di Bunderan UGM, Sleman, 15 Januari 2020. IDN Times/Pito Agustin Rudiana

Sebelumnya, perwakilan Komisi IX DPR yang menemui massa buruh yang berdemonstrasi di depan Gedung DPR, Obon Traboni, mengatakan sebanyak 70 persen anggota Komisi IX DPR setuju dengan penolakan omnibus law yakni RUU Cipta Lapangan Kerja.

"Maka saya sepakat ketika harapan teman-teman agar omnibus law berkaitan dengan ketenagakerjaan sebaiknya dicabut dan tidak masuk ke dalam pembahasan," ujarnya.

Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App. Unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb

Baca Juga: Tampung Aspirasi Buruh, DPR Bentuk Tim Kawal Omnibus Law Cilaka

Topic:

  • Anata Siregar
  • Sunariyah
  • Jumawan Syahrudin

Berita Terkini Lainnya