Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Bogor, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk meminimalisir anggaran belanja barang. Hal itu diungkapkan Jokowi saat membuka sidang kabinet di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (23/4).
Jokowi sampaikan, Sri Mulyani harus bisa meminimalisir anggaran belanja seperti di tahun 2017.
Baca Juga: Real Count KPU Selasa Sore: Jokowi Masih Unggul 55,08 Persen
1. Jokowi minta belanja modal dalam APBN ditingkatkan
IDN Times/Teatrika Handiko Putri Dalam pembukaan sidang, Jokowi meminta agar belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat ditingkatkan. Ia pun meminta setiap kementerian untuk bisa mengatur APBN dengan optimal.
"Kemarin juga sudah kita sampaikan bahwa belanja modal agar diperkuat, agar ditingkatkan. Semua kementerian harus bisa memaksa organisasinya agar penyerapan anggaran betul-betul bisa direalisasikan," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/4).
2. Jokowi minta Menkeu minimalisir belanja barang dalam APBN
IDN Times/Teatrika Handiko Putri Kemudian, ia pun meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk mengurangi belanja barang sebanyak-banyaknya. Menurut Jokowi, belanja barang di tahun 2020 harus bisa berada pada posisi normal. Jokowi pun meminta agar patokannya adalah APBN 2017.
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
Dalam APBN 2017, belanja modal pemerintah pusat tercatat sebesar Rp194,3 triliun atau 14,8 persen. Sementara, belanja barang dalam APBN 2017 sebesar Rp296,6 triliun atau 22,5 persen.
"Bu Menkeu, tolong dilihat pada tahun yang posisinya normal saya kira 2015 pakai patokan. Bukan 17, yang pas normal tahun berapa kemarin? 2017? 2017 normalnya tolong betul-betul dipakai sebagai patokan dan dipaksa untuk masuk angka-angka itu," pinta Jokowi.
3. Jokowi minta anggaran pembangunan infrastruktur di kementerian dialihkan ke Kementerian PUPR
IDN Times/Teatrika Handiko Putri Untuk belanja modal sendiri, Jokowi menyebut telah membicarakannya dengan pemerintah daerah. Ia mengatakan, pemerintah daerah masih cenderung berkutat pada infrastruktur yang berkaitan dengan jalan dan air.
Oleh karena itu, Jokowi pun meminta ada tambahan anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Jokowi lalu meminta agar anggaran pembangunan infrastruktur di kementerian yang tidak terealisasi, bisa dialihkan kepada Kementerian PUPR.
"Mungkin kalau melihat perjalanan kemarin 4 tahun ini, Kementerian PU yang bisa merealisasikan anggaran-anggaran diberikan, mungkin anggaran-anggaran yang kira-kira di kementerian lain ragu, masukkan saja ke PU," ujar Jokowi.
Baca Juga: Jelang Ramadan, Jokowi Ingatkan Hal Ini pada Menterinya
