Luruskan Mahfud MD, Sri Mulyani Pastikan Laporan PPATK Ditindaklanjuti
Kemenkeu inisiatif minta laporan ke PPATK
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meluruskan pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD, yang mengesankan seolah-olah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tak menindaklanjuti laporan hasil analisis dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Hal itu disampaikan Sri Mulyani dalam press statement bersama Mahfud MD terkait temuan PPATK, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Sabtu (11/3/2023).
"Kalau kemarin Pak Mahfud memberikan impresi seolah-olah tidak ada tindak lanjut, kami ingin meluruskan sore hari ini, seluruh surat dari PPATK yang dikirim ke kami, baik permintaan dari kami 185 atau yang merupakan inisiatif PPATK 81, semuanya ditindaklanjuti," kata Sri Mulyani.
Baca Juga: Sri Mulyani Minta PPATK Buka Data Transaksi Janggal Rp300 Triliun
1. Kemenkeu proaktif minta laporan ke PPATK
Kemenkeu, tegas dia, terus bekerja sama dengan seluruh instansi terkait, termasuk PPATK. Sejak 2007 hingga 2023, Kemenkeu menerima informasi dari PPATK sebanyak 266 surat atau data. Berdasarkan identifikasi oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu dan PPATK, itu menyangkut 964 pegawai.
Sebagian besar dari surat-surat tersebut, kata Sri Mulyani merupakan permintaan dari Kemenkeu. Dalam hal ini, pihaknya lah yang proaktif meminta PPATK untuk menyampaikan informasi terkait data dari aparatur sipil negara (ASN) di bawah Kemenkeu dalam rangka pengawasan.
"Jadi 185 adalah permintaan Irjen Kemenkeu kepada PPATK. Sedangkan sisanya 81 itu inisiatif dari PPATK. Artinya, PPATK menjalankan tugasnya dan menemukan adanya transaksi yang menyangkut aparat di Kemenkeu, kemudian ASN di Kemenkeu dan transaksinya itu disampaikan kepada kami," ujarnya.
Baca Juga: KPK: PPATK Akan Blokir Safe Deposit Box Berisi Rp37 M Rafael Alun