TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Ternyata, Ini Penyebab SoftBank Batal Investasi di Proyek IKN

Karena hanya menguntungkan SoftBank

Prosesi penyatuan tanah dan air dari seluruh provinsi di Indonesia yang dilakukan Presiden dan rombongan di Titik Nol IKN, Senin (14/3/2022). (Dok. KLHK)

Jakarta, IDN Times - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan alasan di balik SoftBank batal berinvestasi pada proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

Rupanya, Indonesia tidak dapat menerima proposal yang diajukan oleh perusahaan milik Masayoshi Son itu karena dianggap hanya menguntungkan SoftBank.

"Memang SoftBank ini, Masayoshi ini sudah pernah ketemu Bapak Presiden dan berkali-kali saya sendiri ikut untuk meng-approach. Proposal yang ditawarkan (SoftBank) menurut kami untung bagi dia, gak untung untuk negara," kata Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (14/12/2022).

Baca Juga: Bahlil Klaim Softbank Belum Mundur dari Investasi di IKN Nusantara

Baca Juga: Kronologi Batalnya SoftBank Berinvestasi di IKN versi Luhut

1. Proposal yang bikin Indonesia dan SoftBank batal bekerja sama

CEO Softbank Masayoshi Son tengah berbincang dengan Luhut Pandjaitan. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Dalam hal ini, dia mencontohkan bahwa SoftBank ingin menentukan sendiri internal rate of return (IRR) dari investasi yang akan mereka tanamkan di IKN. IRR adalah metrik yang digunakan dalam analisis keuangan untuk memperkirakan profitabilitas investasi potensial.

"Dia mau bangun, IRR-nya ditentuin sendiri, nanti pemerintah tinggal sewa ke dia, gak fair dong, gak cincai dong. Jadi kita mencari model investasi yang fair, artinya yang investornya juga hidup tapi negara juga jangan dibuat berat, win-win," tuturnya.

Baca Juga: SoftBank Mundur Jadi Investor IKN, Kepala Otorita: Biasa di Swasta

2. Pemerintah tidak mau negara didikte pengusaha

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia (dok. Tangkapan Layar Youtube BKPM TV)

Bahlil menegaskan bahwa pemerintah tidak mau didikte. Dia selalu menekankan bahwa pengusaha tidak boleh mengatur negara. Jadi, negara yang mengatur pengusaha.
 
"Tapi juga negara tidak boleh semena-mena bagi pengusaha, gak boleh, karena kita saling membutuhkan," jelasnya.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya