Kemenkeu Baru Panggil 47 Pegawai Berharta Janggal, 5 Izin Sakit
69 pegawai harta tak wajar terus diselidiki
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan hingga 17 Maret 2023 telah memanggil 47 pegawai dari total 69 pegawai yang memiliki harta tak wajar.
Adapun jumlah pegawai dengan harta tak wajar itu berdasarkan laporan hasil keuangan (LHK) 2019 yang dilaporkan tahun 2020 terdapat 33 pegawai tidak clear dan untuk LHK 2020 atau pelaporan di tahun 2021 terdapat 36 pegawai tidak clear.
"Sampai 17 Maret kami sudah memanggil 47 pegawai yang kita identifikasi dengan rincian 42 hadir fisik, 5 sakit. Rekoemndasi penjatuhan hukuman juga termasuk hukuman disilin yang sudah kami lakukan kepada Rafael Alun Trisambodo (RAT) dan dua pegawai DJBC yang viral," tutur Menkeu dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI, Senin (27/3/2023).
Baca Juga: Sri Mulyani Beberkan Sanksi untuk PNS Berharta Gak Wajar: Bisa Dipecat
1.Klarifikasi harta dilakukan oleh Irjen
Ia menjelaskan bahwa klarifikasi harta 69 pegawai dengan harta tidak wajar dilakukan dengan mengecek status harta, sumber perolehan harta dan data perpajakan, hingga kenaikan harta yang terlalu signifikan.
Menurutnya tidak semua pegawai Kemenkeu melaporkan hartanya pada LHKPN KPK, karena berdasarkan Undang-Undang LHKPN itu menyangkut 30 persen dari jajaran Kemenkeu yang wajib. Sedangkan untuk sisanya atau 70 persen pegawai wajib melaporkan harta kekayaannya melalui aplikasi ALPHA.
"Pegawai Kemenkeu kan tidak semua wajib LHKPN karena berdasarkan UU LHKPN menyangkut 30 persen dari jajaran kemeneku saja,"tegasnya.
Sebagai informasi, ALPHA adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan pelaksanaan kewajiban pembuatan dan penyampaian Laporan Harta Kekayaan (LHK) dan Laporan Pajak-Pajak Pribadi sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan Nomor 277/KMK.09/2017 tentang Mekanisme Penyampaian Laporan Harta Kekayaan dan Pajak-Pajak Pribadi Pejabat atau Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan.
Baca Juga: Sri Mulyani Klaim Perubahan di Kemenkeu Sangat Radikal