Ekonom Minta DPR hingga KPK Bongkar 'Kartel' Bisnis Tes PCR
Harga PCR di Indonesia dinilai masih mahal
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan meminta DPR, kepolisian, kejaksanaan hingga KPK membongkar kartel bisnis tes PCR di Tanah Air. Bahkan, Anthony menduga adanya bisnis 'kartel' tes PCR karena harga yang ditetapkan dinilai masih tinggi.
Anthony membeberkan data yang dirilis oleh ourworldindata.org, menyatakan bahwa jumlah tes COVID-19 di Indonesia hingga pertengahan Agustus 2021 mencapai 14 juta tes. Dengan tarif tes PCR sebelum diturunkan masih di kisaran Rp500 ribu, maka dia mengatakan para kartel tes PCR bisa meraup keuntungan hingga Rp7 triliun.
"Kalau kemahalan Rp500 ribu per tes, maka keuntungan abnormal yang diraup para kartel pengusaha sebesar Rp7 triliun. Jadi, berapa sebenarnya keuntungan para kartel tersebut? Berapa kerugian negara?" kata Anthony dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/11/2021).
Baca Juga: Waduh, Koalisi Masyarakat Sipil Catat Cuan Bisnis PCR Tembus Rp23 T
1. Harga PCR yang mahal bisa merugikan negara
Tes PCR sendiri tak hanya menjadi kebutuhan masyarakat umum, tapi sudah masuk dalam pos-pos kebutuhan pemerintah. Dengan harga yang tinggi, menurut Anthony, tes PCR berpotensi merugikan negara.
"Apakah juga merugikan negara? Sangat mungkin. Hal ini harus diselidiki lebih serius. Berapa biaya tes COVID-19 yang sudah dikeluarkan negara, berapa biaya seharusnya, apakah dengan demikian ada kerugian negara?" tutur dia.
Bahkan, jika harga tes diagnosis COVID-19 di atas Rp100 ribu saja, negara berpotensi rugi Rp1,4 triliun.
"Kalau setiap tes harganya Rp100 ribu terlalu mahal, maka masyarakat dan negara dirugikan Rp1,4 triliun," kata dia.
Baca Juga: Harga PCR Turun, Pemerintah Diduga Bantu Pihak Tertentu?
Baca Juga: RI Impor 203 Ton Alat Tes PCR per Agustus 2021, Terbanyak dari China