TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Erick Thohir: Himbara Gak Niat Menghambat Pencairan Bansos

Risma marah bansos mandeg, Erick bakal cek penyebabnya

Menteri BUMN Erick Thohir (IDN Times/Gregorius Aryodamar P)

Jakarta, IDN Times - Menteri BUMN, Erick Thohir menanggapi amarah Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) mengendap di bank BUMN atau Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara).

Erick memastikan Himbara tidak bermaksud menghambat penyaluran bansos bagi 8 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Jember, Jawa Timur tersebut. 

"Saya yakinkan dengan segala kerendahan hati, pasti Himbara sebagai bagian dari pemerintah tidak ada maksud menghambat, tapi memang kita perlu sinkronisasi sistem," ucap Erick kepada wartawan, Minggu (5/9/2021).

Baca Juga: Risma Marah! 8000 Bansos di Jember Belum Tersalurkan

1. Erick bakal cek penyebab pencairan bansos mandek

Ilustrasi Bantuan Sosial (Bansos). (IDN Times/Aditya Pratama)

Menurut Erick, Himbara yang mengemban tugas yang begitu banyak dari negara tentu memiliki kekurangan. Namun, Erick mengatakan dirinya akan memeriksa secara langsung penyebab dari mandeknya penyaluran bansos di Jember itu.

"Himbara juga bantu program bansos. Nah tentu bila di situ ada kekurangan di sana-sini, saya akan cek langsung permasalahannya apa," ucap Erick.

Baca Juga: Aset Himbara Naik 7,7 Persen Jadi Rp3.900 Triliun di Semester I-2021

2. Sinkronisasi data pemerintah perlu terus dilakukan

Ilustrasi Bantuan Sosial (Bansos). (IDN Times/Aditya Pratama)

Erick mengatakan kelancaran penyaluran bansos sangat bergantung dengan sinkronisasi data di pemerintah pusat, pemerintah daerah (Pemda), dan Himbara sebagai pihak penyalur. Oleh sebab itu, saat ini menurutnya pemerintah terus melakukan sinkronisasi data tersebut.

"Sistem di pemerintah pusat, pemda, atau di Himbara itu kan perlu disinkronkan," tutur Erick. 

Sinkronisasi itu mencakup program satu data yang akan tetap dilanjutkan. Di sisi lain, Erick mengatakan pemerintah dan DPR juga tengah fokus dalam persoalan perlindungan data pribadi.

"Data pribadi harus dilindungi, tapi jangan juga ini menyetop program satu data, karena ini sangat penting untuk ada juga tadi program pemerintah atau subsidi tidak salah sasaran," ujar dia.

Baca Juga: Himbara Kucurkan Kredit Rp550 Miliar untuk Mandalika

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya