Kebijakan Sudah Digonta-ganti, Minyak Goreng Masih Sulit Dijangkau

2. Pemerintah gonta-ganti kebijakan demi kendalikan gejolak harga minyak goreng

Sejak akhir 2021, pemerintah sudah mengerahkan kebijakan untuk menekan harga minyak goreng. Upaya menekan harga minyak goreng dimulai pada November 2021, di mana pemerintah mendapat kepastian dari pelaku industri untuk menggelontorkan 11 juta liter minyak goreng Rp14.000 per liter ke ritel modern. Namun, kebijakan itu tak berjalan sesuai keinginan pemerintah, di mana harga minyak goreng masih tembus di atas Rp20.000 per liter.

Kemudian, pemerintah mengeluarkan jurus lain, yakni memberikan menggelontorkan subsidi minyak goreng Rp3,6 triliun dari dana pungutan ekspor kelapa sawit yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebesar Rp3,6 triliun.

Tak berselang lama, pemerintah merombak kebijakan subsidi itu, menjadi kebijakan satu harga minyak goreng kemasan Rp14.000 per liter. Sepekan berjalan, kebijakan itu ternyata lagi-lagi tak terealisasi sesuai harapan pemerintah. Akhirnya, pemerintah menetapkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO), Domestic Price Obligation (DPO), dan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Lebih rinci, HET minyak goreng saat ini Rp11.500 per liter untuk kemasan curah, Rp13.500 per liter untuk kemasan sederhana, dan Rp14.000 per liter untuk kemasan premium.

3. Produsen tak boleh ekspor CPO jika tak pasok minyak goreng ke dalam negeri

Seperti yang disebutkan di atas, pemerintah menerbitkan kebijakan DMO dan DPO untuk memastikan ketersediaan minyak goreng dalam negeri, dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat.

Kebijakan itu berlaku sejak Kamis, (27/1/2022) lalu, ditujukan kepada produsen CPO dan RBD Palm Olein. Menteri Perdagangan (Mendag), Muhammad Lutfi mengatakan produsen yang akan mengeskpor wajib memasok/mengalokasikan 20 persen dari volume ekspornya dalam bentuk CPO dan RBD Palm Olein ke pasar domestik dengan harga sesuai dalam kebijakan DPO.

Adapun kebijakan DPO yakni Rp9.300/kg untuk CPO dan harga RBD Palm Olein Rp10.300/kg.

“Eksportir harus mengalokasikan 20 persen dari volume ekspor CPO dan RBD Palm Olein dengan harga DPO kepada produsen minyak goreng untuk mencapai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan,” kata Lutfi.

Bagi eksportir yang tidak mematuhi kebijakan tersebut, maka tak bisa melanjutkan kegiatan ekspornya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Indrasari Wisnu Wardhana, memastikan kebijakan DMO tak mengganggu ekspor CPO. Sebab, kebutuhan minyak goreng nasional di 2022 sudah diperkirakan, yakni 5,7 juta kilo liter (kl).

Lebih rinci, dari kebutuhan tersebut, untuk rumah tangga sebesar 3,9 juta kl, di antaranya 1,2 juta kl untuk kemasan premium, 231 ribu kl kemasan sederhana, dan 2,4 juta kl untuk kemasan curah. Lalu, kebutuhan industri diperkirakan sebesar 1,8 juta kl.

"Jadi 5,7 juta kl itu sudah ada, cuma karena harga kan semakin meningkat. Dengan adanya DMO kita pastikan itu tidak akan keluar," ucap Wisnu.

4. YLKI sebut pemerintah tak konsisten dalam menetapkan kebijakan minyak goreng

Ketua Umum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi menilai bongkar-pasang kebijakan minyak goreng tersebut menunjukkan pemerintah 'coba-coba', alias tidak memiliki konsep jelas untuk mengatasi persoalan yang dihadapi masyarakat.

Dia menegaskan, pada intinya masyarakat hanya membutuhkan ketersediaan minyak goreng, dan juga harga yang terjangkau.

"Ini menunjukkan pemerintah tidak mempunyai konsep yang jelas untuk mengatasi melonjaknya harga minyak goreng, dan juga mengatasi kelangkaan minyak goreng di akhir-akhir ini," kata Tulus dalam wawancara Top News IDN Times yang ditayangkan Rabu, (2/2/2022).

Tak hanya itu, dia meminta pemerintah menyoroti penyelidikan yang tengah dilakukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait indikasi kartel minyak goreng. Dia meminta Kemendag turut berpartisipasi dalam upaya pengungkapan kartel tersebut. Sebab, menurutnya hal tersebut bisa memperbaiki struktur industri minyak goreng dari hulu sampai hilir, dan pada akhirnya bermanfaat untuk masyarakat.

"Seharusnya pemerintah menyisir dari sisi hulu, dan juga hilir," ucap Tulus.

5. KPPU endus praktik kartel yang bikin harga minyak goreng melonjak

Seperti yang disinggung oleh Tulus di atas, KPPU saat ini memang tengah melakukan penyelidikan terhadap indikasi kartel minyak goreng yang menyebabkan harga melonjak. Ketua KPPU, Ukay Karyadi mengatakan sinyal indikasi berasal dari kenaikan harga minyak goreng yang dilakukan para produsen besar minyak goreng secara serempak. Kenaikan itu dilakukan untuk memanfaatkan momentum lonjakan harga CPO.

"Harusnya kan ketika PT A menaikkan harga minyak gorengnya, ada peluang PT B untuk mengambil alih pasar PT A. Ini dilakukam secara kompak, kenaikan bersama-sama," tutur Ukay dalam webinar INDEF, Kamis (3/2/2022).

KPPU mencatat, dari 74 perusahaan yang bergerak di industri minyak nabati, ada 4 pemain besar di industri minyak goreng. Keempat produsen itu menguasai sekitar 46,5 persen pasar minyak goreng di Indonesia.

Ukay mengatakan, para produsen terintegrasi secara vertikal dengan hilir, yakni kebun sawit. Mereka memproduksi minyak goreng dari kelapa sawit yang dimiliki kelompoknya. Dengan demikian, mereka juga turut mengekspor CPO dengan harga yang menggiurkan. Oleh sebab itu, para produsen juga menaikkan harga produk minyak gorengnya di pasar domestik.

"Kan mereka yang secara vertikal, mendapat pasokan dari kebunnya sendiri. Di hulu mereka menguasai, di hilir mereka menguasai. Mereka tetap mengacu pada harga internasional. Karena mereka yakin kalau harga minyak goreng dinaikkan, mereka akan tetap laku di pasaran, karena berapa pun harga (minyak goreng) yang ditawarkan, akan dibeli masyarakat," ucap dia.

Untuk menangani praktik oligopoli tersebut, menurut Ukay, struktur industri minyak goreng perlu diperbaiki. Dia menilai para produsen sudah terlalu lama meraup keuntungan yang fantastis.

6. Pemerintah sebut KPPU 'terlambat' selidiki praktik oligopoli industri CPO

Merespons penyelidikan KPPU, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan mengatakan praktik oligopoli dalam industri CPO sudah terjadi sejak lama.

Menurut Oke, jika KPPU mengendus adanya persaingan usaha yang tidak sehat dalam industri minyak kelapa sawit, khususnya minyak goreng, seharusnya dilakukan sejak dulu. Bukan hanya saat terjadi lonjakan harga, seperti yang dilakukan saat ini. Dia pun menilai usulan KPPU terkait perbaikan struktur industri minyak kelapa sawit tidaklah tepat.

"Seolah-olah industri hulu sampai hilir salah. Padahal turunan industri sawit itu tidak hanya minyak goreng. Minyak goreng itu sebagian kecil dari hilirisasi persawitan. Ada 120 lebih produk lain. Kenapa minyak goreng? Karena harga tinggi, sistem hulu sampai hilir harus diperbaiki semua?" ucap Oke.

"Dan kenapa iklim perdagangan sawit yang sudah berjalan lebih dari 100 tahun, kok baru dideteksi sekarang ada iklim usaha tidak sehat? Oligopoli, oligopoli sudah terjadi sejak lama. Bahkan KPPU belum terbentuk pun, sawit ini sudah jalan," sambung dia.

Dia mengatakan saat ini fokus pemerintah adalah melepaskan ketergantungan harga minyak goreng dari pergerakan harga CPO internasional. Meski begitu, Oke mengatakan Kemendag akan tetap mendukung penyelidikan apabila benar ada persaingan usaha yang tidak sehat.

"Kalau iklim perdagangan tidak sehat, saya tidak setuju. Harus sehat. Tetapi kok melihatnya minyak goreng naik seolah-olah gara-gara itu? Saya belum melihat. Tapi bukan porsi saya. Silakan kalau memang KPPU menyatakan ini ada persaingan tidak sehat, saya mendukung untuk dibuktikan," ucap Oke.