Pengemplang Pajak Dikenai Sanksi, Sri Mulyani: Kalau Tidak Jadi Tuman
Sri Mulyani sosialisasi penegakan hukum pidana pajak
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menegaskan para pengemplang pajak tetap dikenakan sanksi. Jika itu tidak diberlakukan, menurut dia, para pengemplang pajak tak akan jera, alias jadi tuman.
Dia menyampaikan pesannya itu terutama bagi wajib pajak (WP) yang tidak membayar kewajiban pajaknya dengan sengaja. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), para pengemplang tersebut harus membayar pokok pajak yang belum dibayarkan, ditambah sanksi tiga kali pajak kurang dibayar.
"Kalau pidananya memang sengaja, memang tujuannya sengaja banget, niat banget untuk ngemplang pajak, ya kita sanksinya akan lebih gede. Karena kalau tidak nanti tuman kalau orang Jawa bilang. Jadi membayar pokok pajak plus tiga kali sanksi," kata Sri Mulyani dalam acara Sosialisasi UU HPP di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Selasa (14/12/2021).
Baca Juga: Sri Mulyani: Presiden Minta Orang RI 'Buang Uang' di Dalam Negeri
Baca Juga: Menelaah Ketentuan Pajak Karbon dalam UU HPP yang Baru Disahkan
1. Kemenkeu utamakan kejar pendapatan negara
Sri Mulyani mengatakan penegakan hukum pidana pajak yang diatur dalam UU HPP lebih mengedepankan pemulihan kerugian pada pendapatan negara (ultimum remedium).
"Jadi kalau Anda kena pidana pajak, UU HPP ini sekarang memberikan, kita tidak akan pursue pidananya asal membayar pokok pajaknya, plus sanksi," tutur Sri Mulyani.
Baca Juga: Sri Mulyani Curhat Pusingnya Jadi Orang Indonesia