Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua Harian Asosiasi Eksportir Timah Indonesia (AETI), Eka Mulya Putra mengatakan, tak ada ekspor timah dari Kepulauan Bangka Belitung sejak Januari hingga Maret 2024.
Provinsi tersebut merupakan wilayah penghasil timah terbesar di Indonesia. Eka mengatakan, dengan tak adanya aktivitas ekspor timah, mata pencaharian utama masyarakat setempat terimbas, dan menekan daya beli.
“Perputaran ekonomi di Bangka Belitung bisa sangat terganggu, daya beli masyarakat terus menurun di tengah situasi harga bahan pokok juga naik, tentunya ini berat sekali,” kata Eka, Selasa (5/3/2024).
Baca Juga: Menaksir Kerugian Kasus Korupsi Tambang Timah Perlu Audit BPK
1. Biang kerok tak ada ekspor timah selama Januari-Maret 2024
ilustrasi ekspor-impor (IDN Times/Aditya Pratama) Eka membeberkan, ada dua hal yang menyebabkan tidak ada aktivitas pertambangan dan ekspor timah di Bangka Belitung. Pertama, belum disetujuinya Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) oleh Kementerian ESDM.
“Timah ini, mengapa Januari sampai hari ini nilai ekspornya kecil, bahkan dikatakan tidak ada ekspor karena penyebabnya adalah RKAB dari masing-masing perusahaan itu belum dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat, yakni Kementerian ESDM,” tutur Eka.
Dia menduga belum keluarnya RKAP dari Kementerian ESDM akibat makin ketatnya verifikasi RKAP.
“Sekarang ini kementerian itu sedang melakukan penelitian dan verifikasi terhadap kelengkapan administrasinya. Nah, sekarang ini pihak Kementerian ESDM itu begitu rigit dan begitu ketat dan sangat hati-hati dalam mengeluarkan RKAP itu,” ujar Eka.
Adapun penyebab kedua, sentimen pengusaha terhadap penyidikan Kejagung terhadap pelaku di industri timah. Eka mengatakan, imbas penyidikan tersebut, sebagian besar smelter yang dikelola swasta tidak beroperasi lagi, menyusul ditahannya 13 orang. Sebanyak 2 tersangka adalah mantan direksi PT Timah, sisanya dari perusahaan smelter yang dikelola swasta.
“Bila tidak ada ekspor dan tidak ada perubahan kebijakan atau langkah-langkah cepat yang diambil pemerintah, hal ini bisa berdampak luas secara makro ekonomi, tidak hanya perusahaan atau pengusaha, tapi juga masyarakat luas di Babel,” ucap Eka.
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
Baca Juga: Kejagung Usut Dugaan Korupsi Timah ke Kementerian ESDM dan KLHK
2. Dampak tak adanya ekspor timah pada perekonomian Babel
ilustrasi ekspor-impor (IDN Times/Aditya Pratama) Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Babel, ekspor di wilayah tersebut pada Januari 2024 anjlok hingga 82,55 persen atau 29,79 juta dolar AS dibandingkan Desember 2023 yang sebesar 170,64 juta dolar AS.
Kepala BPS Provinsi Kepulauan Babel, Toto Haryanto mengatakan, penyebab utamanya adalah tidak ada aktivitas ekspor timah selama Januari 2024, yang merupakan komoditas ekspor utama provinsi tersebut.
Sementara ekspor nontimah Babel tercatat naik 15,74 persen, mencapai 29,79 juta dolar AS, yang disumbang dari komoditas lemak, minyak hewan, dan minyak nabati.
"Penurunan nilai ekspor didorong oleh turunnya ekspor timah sebesar 100 persen. Namun demikian ekspor komoditas nontimah justru mengalami peningkatan 15,74 persen," kata Toto.
