Anggaran Kesehatan 2021 Dipangkas, Ekonom: Gimana Mau Vaksin Gratis?

08 Sep 2020, 19:38 WIB

Tangkap Layar - Ekonom Senior sekaligus Pendiri Lembaga Indef, Prof.Dr. Didin S. Damanhur (Youtube.com/Indef)

Jakarta, IDN Times - Anggaran sektor belanja kesehatan pada tahun 2021 tercatat mengalami penurunan 20,1 persen dari Rp212,5 triliun pada 2020 menjadi Rp169,7 triliun pada 2021. Sementara anggaran untuk penanganan COVID-19 juga tercatat turun dari Rp87,5 triliun tahun ini menjadi hanya Rp25,4 triliun pada 2021.

Ekonom Senior sekaligus Pendiri Lembaga Indef, Prof.Dr. Didin S. Damanhur menyayangkan hal tersebut, apalagi selama ini presiden Joko "Jokowi" Widodo selalu mengatakan ingin fokus kepada kesehatan.

"Anggaran turun, apa artinya itu? Kemungkinan tidak ada vaksinasi gratis secara massal," katanya, Selasa (8/9/2020).

1. Seharusnya anggaran kesehatan lebih ditingkatkan

Ilustrasi Uang (IDN Times/Arief Rahmat)

Menurut dia, jika memang pemerintah fokus terhadap kesehatan seharusnya anggaran kesehatan lebih ditingkatkan, sehingga vaksin yang ditargetkan dapat diproduksi massal pada Januari nanti dapat diberikan secara gratis.

"Katakanlah 6 bulan sampai Juli selama 6 bulan gratis, dan itu harus ada anggaran yang besar," ujarnya.

2. Biaya kesehatan seharusnya untuk menyelamatkan ekonomi

ilustrasi penyuntikan vaksin (IDN Times/Arief Rahmat)

Dia mengatakan, sering kali pemerintah dan beberapa ekonom menganggap bahwa biaya untuk keselamatan jiwa merupakan cost, padahal biaya kesehatan merupakan penyelamat ekonomi.

"Kalau memang mau fokus justru harus ditingkatkan, apalagi ada vaksinasi massal," ujarnya.

3. Sebelumnya disebutkan akan ada dua mekanisme vaksinasi

ilustrasi vaksin (IDN Times/Arief Rahmat)

Sebelumnya Menteri BUMN, Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sekaligus Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan untuk mengurangi beban anggaran negara, penyaluran vaksin Corona akan dibagi dalam dua mekanisme.

Pertama, vaksin gratis bagi masyarakat yang terdaftar di BPJS Kesehatan, lalu yang kedua melalui vaksinasi mandiri, untuk orang yang mampu.

"Nanti ada dua tipe vaksinasi. Satu memakai bantuan pemerintah. Jadi APBN berdasarkan data BPJS Kesehatan. Ada juga vaksinasi mandiri, jadi kalau mau bayar sendiri,” ujarnya.