Gibran Mundur, Ekonomi RI Bakal Kena Imbasnya?
Airlangga menyatakan dunia usaha lebih menyoroti kepastian hukum, sementara aktivitas politik didorong terpisah dari ekonomi; IHSG tetap menguat setelah pengunduran diri Gibran diumumkan dan diresmikan.
Kursi Wakil Presiden yang kosong akan diisi melalui keputusan MPR, dengan batas waktu maksimal 60 hari sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Ekonom Didik J. Rachbini menilai ekonomi tidak terdampak negatif oleh mundurnya Gibran; pengamat CORE menekankan pengganti Wapres harus kompeten dan dipilih objektif.
Jakarta, IDN Times - Akhir 2026 menjadi periode gonjang-ganjing politik di Indonesia. Tak lama setelah heboh kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto, kini Tanah Air menghadapi kekosongan kursi Wakil Presiden (Wapres) karena Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya.
Gejolak politik pun dikhawatirkan memberi dampak pada perekonomian Tanah Air, termasuk kepastian usaha dari sisi investor. Namun, menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, aspek yang memengaruhi sentimen dunia usaha adalah kepastian hukum yang berkaitan dengan dunia usaha itu sendiri.
“Kalau pengusaha kan melihat kepastian hukum untuk berusaha,” tutur Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
1. Bursa tetap hijau
Ikon Banteng Wulung di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta Selatan. (IDN Times/Vadhia Lidyana) Menurut Airlangga, aktivitas politik telah didorong untuk dipisahkan dengan perekonomian. Dia menyatakan kondisi di pasar modal pun tetap kondusif merespons kemunduran Gibran.
Mundurnya Gibran disampaikan ke Prabowo pada Selasa, (10/11/2026). Usai Istana menyampaikan pengunduran diri Gibran, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 23,04 poin atau 0,45 persen ke level 5.096,81.
Gibran resmi berhenti swbagai wakil presiden pada Kamis (12/11). Pada perdagangan kemarin, IHSG dibuka menguat ke level 5.119,53, dan ditutup melesat 135,86 poin atau 2,66 persen ke level 5.250,895.
“Jadi kita sudah mendorong decoupling antara kegiatan politik dengan perekonomian, terlihat kemarin di bursa juga relatif bagus,” kata Airlangga.
2. Kekosongan kursi Wapres tunggu keputusan MPR
Wakil Presiden (Wapres) RI, Gibran Rakabuming Raka meninggalkan Istana Wapres pada Kamis (12/11/2026). (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa) Dalam wawancara doorstop dengan awak media, dia kembali ditanyakan soal pembahasan dalam pertemuan itu, apakah menyinggung kekosongan kursi Wapres. Menjawab hal tersebut, Airlangga mengatakan, kekosongan kursi Wapres akan segera diisi, maksimal 60 hari.
“Ya kan kekosongan itu sesuai dengan jadwal kemarin di MPR diberikan waktu 60 hari, ya kita tunggu saja,” ujar Airlangga.
3. Mundurnya Gibran tak berdampak negatif pada ekonomi RI
Gibran Rakabuming Raka ketika menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan wapres ke Ketua MPR, Ahmad Muzani. (www.instagram.com/@ahmadmuzani2) Menurut pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), ekonom senior, sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, berhentinya Gibran ssbagai orang nomor dua di negeri ini tak memberikan dampak negatif pada perekonomian.
Dia mengatakan, kondisi perekonomian Indonsia justru dipengaruhi persoalan lain, seperti iklim usaha yang perlu diperbaiki, pasar modal yang masih mendapatkan tekanan, serta juga dari sisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Masalah ekonomi terjadi karena iklim usaha masih berat dan kondisi pasar modal hancur berkeping-keping karena curang dan perdagangan terkoordinasi. Juga ketidakpastian APBN menjadi masalah. Jadi bukan karena Gibran,” kata Didik saat dihubungi IDN Times.
Dia juga memastikan eksekusi kebijakan ekonomi pemerintah tak terpengaruh dengan mundurnya Gibran. Hal ini juga dikatakan oleh Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal.
“Saya melihat (mundurnya Gibran) ini justru lebih positif ya. Karena sebetulnya selama ini juga peran daripada Wapres kan tidak maksimal, dan lebih banyak menimbulkan friksi di dalam pemerintahan,” ucap Fisal kepada IDN Times.
Dia mengatakan, Wapres harusnya bersinergi dengan Presiden untuk mendorong program-program ekonomi agar tereksekusi dengan maksimal.
“Nah sehingga dengan mundurnya ini justru malah memberikan kepastian politik. Kalau pemerintah, presiden dan kalangan pemerintahan bisa memastikan bahwa kondisi ini bisa dikendalikan secara politik keamanan, sehingga ini akan menjadi bagus buat ekonomi kita,” ujar Faisal.
Namun, dia menekankan, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus memastikan bahwa pengganti Gibran adalah sosok yang kompeten. Dia mengatakan, keputusan menetapkan pengganti Gibran itu lah yang akan memberi dampak pada perekonomian Tanah Air.
“Sehingga menurut saya tetap harus dilakukan pemilihan secara obyektif dan mempertimbangkan yang paling baik dan kemudian kompetensi dari pengganti dari Wakil Presiden ini untuk kepentingan ekonomi Indonesia ke depannya,” tutur Faisal.
