Eks PM Sebut Perekonomian Malaysia Tidak Dikelola dengan Baik
Eks Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin (instagram.com/muhyiddinyassin_official)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Eks Perdana Menteri Malaysia, Tan Sri Muhyiddin Yasin, kembali mengeluarkan kritik pedasnya terhadap Pemerintah Malaysia. Muhyiddin mengatakan PM Malaysia lebih baik menyerukan pemilihan umum jika tidak dapat mengelola ekonomi negara dengan baik.
Ketua Perikatan Nasional tersebut mengungkapkan pernyataan tersebut melalui akun Facebook miliknya pada Senin (19/9/2022). Muhyiddin juga mengatakan bahwa Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob tidak dapat mengabaikan melemahnya kurs ringgit yang mempengaruhi harga impor makanan.
Baca Juga: Genjot Pemulihan Ekonomi, RI dan Malaysia-Thailand Sepakati Kerja Sama
1. Muhyiddin sebut Pemerintah Malaysia tidak menangani isu ekonomi dengan serius
Ilustrasi harga minyak (IDN Times/Arief Rahmat)The Star melaporkan Muhyiddin Yassin meyakini perekonomian Malaysia sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. "Apakah ini baik-baik saja? Tidak, sedang tidak dalam kondisi baik," katanya.
"Isu penurunan nilai ringgit ini tidak ditanggapi serius. PM belum turun tangan menjelaskan langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk melawan anjloknya nilai ringgit," ujarnya. "Saya tahu tidak semuanya baik-baik saja," kata mantan perdana menteri itu.
Dia mengutip studi oleh Merdeka Center pada 2021 dan Mindshare yang menunjukkan bahwa masyarakat Malaysia dengan pendapatan rendah menghadapi kesulitan ekonomi selama kenaikan harga. Selain itu, dia juga menyebutkan pelemahan ringgit juga berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga: Tekan Inflasi, Bank Negara Malaysia Kerek Suku Bunga Jadi 2,50 Persen
2. Muhyiddin: hanya18 persen masyarakat Malaysia yang puas terhadap perekonomian
Editor’s picks
Mantan perdana menteri dan presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) mengatakan penurunan nilai ringgit, meningkatnya inflasi dan ekonomi pascapandemik telah membawa kesulitan bagi rakyat. Dia merasa kecewa terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil Pemerintah Malaysia.
“Tampaknya perdana menteri tidak memandang masalah ini sebagai hal yang penting," kata Muhyiddin. Dia juga mengklaim bahwa tak banyak masyarakat Malaysia yang puas terhadap kinerja Pemerintah Malaysia saat ini.
“Mungkin karena hanya 35 persen masyarakat yang puas dengan kinerjanya,” katanya, dilansir Malay Mail. Tak hanya itu, Muhyiddin juga mengatakan bahwa hanya 18 persen warga Malaysia yang puas dengan pengelolaan ekonomi negara tersebut.
Baca Juga: Malaysia Buka 8.000 Job Order Pekerja Ladang Sawit, Gaji Rp5 - 7 Juta
3. Muhyiddin juga soroti kerugian industri kepala sawit milik Malaysia akibat kekurangan pekerja
bendera Malaysia (pixabay.com/terimakasih0 )Muhyiddin menyoroti nilai bahan makanan impor pada 2021 lalu telah melebihi 63 miliar ringgit atau Rp207 miliar.
“Sebagai ketua Majelis Pemulihan Nasional (MPN), saya telah menyuarakan keprihatinan saya dan mengajukan beberapa rekomendasi kepada pemerintah, termasuk menerapkan kembali moratorium usaha mikro, kecil dan menengah yang terkena dampak,” kata Muhyiddin.
Dia mengatakan, MPN telah mengajukan banyak saran untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi dari pandemi seperti menyederhanakan proses aplikasi pinjaman untuk bisnis yang membutuhkan modal dan menyelesaikan permasalahan kekurangan tenaga kerja.
“Banyak bisnis atau perusahaan terpaksa tutup atau beroperasi dalam skala yang lebih kecil karena kekurangan tenaga kerja,” katanya. Dia juga menambahkan bahwa industri kelapa sawit telah menghadapi kerugian 10,25 miliar ringgit atau Rp33 miliar karena kurangnya pekerja untuk memanen buah.
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
