APBN 2025 Dibahas, Sri Mulyani Ungkap Tantangannya

05 Apr 2024, 20:18 WIB

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani saat memberi pernyataan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (5/4/2024). (IDN Times/Trio Hamdani)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah dihadapkan pada berbagai tantangan baik dari tingkat global maupun ekonomi domestik dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Tantangan tersebut mencakup potensi kenaikan suku bunga, inflasi, serta dampak dari arus modal yang terpengaruh dan ketegangan geopolitik. Selain itu, tren seperti digitalisasi, perubahan iklim, dan penuaan demografi juga menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan.

“Tadi telah dilaporkan bahwa untuk tahun 2025, kita memulai dengan tantangan yang kemungkinan dihadapi,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (5/4/2024).

1. APBN 2025 difokuskan untuk meraih status negara berpendapatan tinggi

ilustrasi pertumbuhan ekonomi (IDN Times/Aditya Pratama)

Dia menyoroti, pada 2025, kebijakan fiskal akan difokuskan pada menyelesaikan tantangan struktural yang berkaitan dengan peningkatan produktivitas. Hal itu menjadi kunci dalam upaya menuju status negara berpendapatan tinggi (high income country).

“Untuk mencapai high income country, maka untuk 2025 tetap akan dikelola dan difokuskan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan tantangan struktural,” tuturnya.

Oleh karena itu, kebijakan fiskal akan difokuskan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antara daerah dalam hal kesejahteraan dan kemajuan ekonomi.

2. Ada beberapa fokus utama kebijakan di dalam APBN 2025

ilustrasi APBN (IDN Times/Aditya Pratama)

Sri Mulyani menyebut beberapa fokus utama seperti hilirisasi, transformasi hijau, pembangunan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia (SDM) unggul, inklusivitas, dan reformasi birokrasi akan tetap menjadi prioritas dalam kebijakan pemerintah.

Selain itu, program-program di bidang sumber daya manusia seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial diyakinkan akan tetap menjadi prioritas bagi pemerintahan yang akan datang.

Selain itu, terdapat komitmen yang disepakati untuk menjaga defisit anggaran di bawah 3 persen, bertujuan untuk mempertahankan disiplin dalam pengelolaan APBN dan meningkatkan kualitas serta stabilitas ekonomi.

“Sehingga pemerintah baru bisa fokus untuk men-deliver program-program prioritasnya,” tuturnya.

3. Program makan siang gratis juga disiapkan ruang fiskal di APBN 2025

ilustrasi para siswa di kantin sekolah (pexels.com/Yan Krukau)

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan, pemerintah menyiapkan ruang fiskal untuk memungkinkan pelaksanaan program makan siang gratis yang digagas presiden terpilih, Prabowo Subianto.

“Karena masih di dalam program besar, ya, atau pagu besar, itu yang kita lakukan prinsipnya adalah memberikan ruang fiskal bagi kemungkinan program tersebut untuk dijalankan,” tambah Sri Mulyani.