Buenos Aires, IDN Times - Argentina masih dililit persoalan krisis ekonomi. Untuk mengatasi itu, negara ini mendapatkan paket bantuan dana dari International Monetary Fund (IMF).
Bantuan dikucurkan menyusul terjadinya defisit anggaran dan krisis keuangan yang membelit negara tersebut setahun belakangan.
Pada Kamis (27/9), IMF mengumumkan akan mengucurkan paket pinjaman sebesar US$57,1 miliar atau Rp850 triliun untuk Argentina. Dikutip dari The Guardian, Direktur IMF Christine Lagarde mengatakan, "Ini merupakan pinjaman terbesar dalam sejarah IMF."
Dari total jumlah itu, sebanyak US$15 miliar sudah diterima oleh pemerintah Argentina.
Sebenarnya jumlah tersebut lebih besar dari yang disepakati sebelumnya. Pada Juni kemarin, Argentina sudah "mengamankan" pinjaman dari IMF sebesar Rp50 miliar. Namun, Menteri Keuangan Argentina Nicolás Dujovne kemudian mengatakan IMF setuju meningkatkan angka pinjaman dengan menambah US$7,1 miliar.
Pemberian paket bantuan yang disebut paling besar dalam sejarah itu tidak datang dengan harga murah. IMF memberlakukan persyaratan yang ketat terhadap Argentina.
Seperti diberitakan BBC, IMF dan pemerintah sepakat bahwa Argentina akan memangkas pengeluaran demi menyeimbangkan anggaran pada 2019. IMF juga meminta nol defisit di tahun 2019.
Lagarde sendiri mengatakan bahwa pemerintah "masih punya banyak pekerjaan" untuk menyudahi krisis yang terjadi. Lebih lanjut, ia mengatakan, "Upaya itu baru permulaan. IMF tetap berkomitmen terus mendukung otoritas Argentina dalam perjuangan mereka."
Kesepakatan untuk memberikan pinjaman dana kepada Argentina itu diumumkan sehari setelah Nicolas Caputo, presiden Bank Sentral Argentina, memutuskan untuk mengundurkan diri secara tiba-tiba. Keputusan Caputo itu disebut dilatarbelakangi tidak adanya kesepakatan antara dirinya dan IMF dalam soal persyaratan pinjaman.
Sentimen publik Argentina juga negatif. Pada Selasa (25/9), ribuan masyarakat turun ke jalan untuk memprotes penanganan krisis yang dilakukan presiden Mauricio Macri. Mereka juga menyalahkan IMF dengan menyebut institusi tersebut sebagai pihak yang membuat Argentina mengalami krisis terburuk sepanjang sejarah pada 2001.