AS membatalkan rencana pembatasan impor drone China setelah pertemuan dengan DJI
DJI desak AS batalkan pembatasan drone untuk hindari ketegangan jelang KTT Trump–Xi
Penarikan aturan drone terkait upaya jaga stabilitas jelang kunjungan Beijing
Jakarta, IDN Times - Kementerian Perdagangan Amerika Serikat (AS) membatalkan rencana pembatasan terhadap penggunaan dan impor drone buatan China yang sebelumnya diusulkan dengan alasan keamanan nasional.
Keputusan ini dipandang sebagai langkah strategis pemerintahan Presiden Donald Trump untuk meredakan potensi ketegangan diplomatik menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) antara Trump dan Presiden China, Xi Jinping, yang dijadwalkan berlangsung pada musim semi tahun ini.
Dikutip dari SCMP, Kementerian Perdagangan AS membatalkan rencana aturan baru yang sebelumnya diajukan untuk membatasi impor drone buatan China. Aturan tersebut awalnya diumumkan pada September 2025 sebagai langkah untuk mengurangi risiko rantai pasok di sektor teknologi informasi dan komunikasi. Usulan itu telah dikirim ke Gedung Putih untuk ditinjau pada 8 Oktober 2025, namun secara resmi ditarik pada Kamis (8/1/2026), menurut pembaruan di situs pelacakan pemerintah AS.
Sebelumnya, Federal Communications Commission (FCC) melarang impor model drone asing baru dan sejumlah komponen penting pada 22 Desember 2025, termasuk produk dari perusahaan China seperti DJI dan Autel, dengan alasan keamanan nasional. Kebijakan FCC tersebut tidak memengaruhi drone yang sudah disetujui atau dibeli sebelumnya, serta masih memberi wewenang pengecualian bagi Departemen Pertahanan dan Keamanan Dalam Negeri.
Pembatalan aturan oleh Kementerian Perdagangan AS ini dilakukan menyusul pertemuan antara pejabat Gedung Putih, Kementerian Perdagangan AS, dan perwakilan DJI pada 11 Desember 2025, yang membahas potensi kerja sama teknologi dan langkah mitigasi risiko keamanan.
Perusahaan drone asal China, DJI, menyampaikan kepada pejabat AS bahwa rencana pembatasan menyeluruh terhadap produk drone buatan China merupakan keputusan yang tidak perlu, cacat konsep, dan sangat merugikan pemangku kepentingan AS.
Diskusi antara pejabat AS dan perwakilan DJI berlanjut hingga 19 Desember 2025, sebelum FCC menerapkan larangan impor model drone baru. Penarikan usulan pembatasan oleh Kementerian Perdagangan AS tampaknya menjadi bagian dari upaya untuk menahan langkah-langkah yang dapat memperburuk hubungan dengan Beijing menjelang pertemuan diplomatik penting.
Menurut Ali Wyne, penasihat senior riset di International Crisis Group, keputusan tersebut menunjukkan keinginan Presiden Donald Trump untuk mempertahankan kesepakatan perdagangan yang telah disetujui dengan Presiden Xi Jinping pada Oktober 2025. Langkah itu juga diyakini bertujuan memastikan suasana positif menjelang KTT bilateral di Beijing yang dijadwalkan berlangsung pada April 2026 mendatang.
Presiden AS, Donald Trump, menerima undangan resmi dari Presiden China, Xi Jinping, untuk melakukan kunjungan ke Beijing pada April 2026. Undangan tersebut disampaikan setelah pertemuan keduanya di Busan, Korea Selatan pada 30 Oktober 2025, yang menghasilkan kesepakatan gencatan tarif sementara hingga November 2026.
Seorang pejabat pemerintah AS menyebut, penarikan rencana pembatasan terhadap drone asal China berkaitan langsung dengan upaya menjaga stabilitas hubungan menjelang kunjungan tersebut.
Menanggapi keputusan itu, juru bicara Kedutaan Besar China di Washington, Liu Pengyu menyerukan agar AS memendekkan daftar masalah dan memanjangkan daftar kerja sama antara kedua negara. Ia juga menekankan AS perlu memperbaiki praktik kebijakan yang dianggap diskriminatif terhadap perusahaan China serta menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil, terbuka, dan seimbang bagi semua pihak.