AS Protes TKDN Indonesia, MPR: Industri Nasional Harus Diperkuat

06 Apr 2025, 11:55 WIB

Amir Faisol

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno. (dok. Humas MPR)

Intinya sih...

Wakil Ketua MPR RI Fraksi PAN menanggapi kebijakan Presiden AS Donald Trump yang menaikkan tarif perdagangan ke banyak negara, termasuk Indonesia.
Kebijakan TKDN bukan proteksionisme, tapi inisiatif pemerintah untuk membangun industri dalam negeri agar pasar domestik tak dibanjiri barang impor.
Pemerintah Indonesia tidak akan melonggarkan kebijakan TKDN seperti yang dikhawatirkan beberapa kelompok pengusaha dan akan memperkuat industri nasional.

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua MPR RI Fraksi PAN Eddy Soeparno menanggapi kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menaikkan tarif perdagangan ke banyak negara, termasuk Indonesia. AS turut memprotes penerapan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang diterapkan oleh Indonesia.

Menutut Eddy, kebijakan TKDN bukan merupakan proteksionisme, tapi inisiatif pemerintah untuk membangun industri dalam negeri agar pasar domestik tak dibanjiri barang impor.

“Kebijakan TKDN adalah instrumen untuk memperkuat industri nasional, bukan untuk menutup diri dari perdagangan global," ujar Eddy, Minggu (6/4/2025).

1. RI harus jelaskan TKDN yang diprotes AS

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno sebut kasus BBM oplosan jadi momentum perbaiki distribusi BBM. (Dok. Humas MPR)

Menurut Eddy, apa yang dilakukan Indonesia dalam membangun industri dalam negerinya tidak berbeda dengan apa yang dilakukan negara-negara mitra dagang Indonesia lainnya.

Ia meyakini, tim diplomasi Indonesia akan memberikan penjelasan mengenai penerapan TKDN yang menjadi keberatan bagi AS.

"Namun jika kebijakan ini dipersepsikan sebagai hambatan oleh negara mitra, saya yakin tim diplomasi yang dibentuk pemerintah akan memberikan penjelasan secara komprehensif,” kata dia.

2. RI tak bakal ikut kehendak AS

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno sebut kejadian mobil RI 36 yang disorot publik harus jadi warning bagi pejabat. (IDN Times/Amir Faisol)

Waketum PAN itu meyakini, pemerintah Indonesia tidak akan mengikuti kehendak Pemerintah AS dengan melonggarkan kebijakan TKDN seperti yang dikhawatirkan beberapa kelompok pengusaha.

Menurut dia, kebijakan TKDN perlu dilanjutkan dan jangan dilonggarkan terhadap salah satu negara semata. Sebab, sekali memberikan kelonggaran TKDN, seluruh negara mitra dagang juga akan meminta hal yang sama.

“Justru saya memandang kebijakan tarif Donald Trump ini akan menjadi momentum bagi Pemerintah untuk memperkuat industri nasional dan membuat TKDN kita semakin berkualitas dan ekonomis,” kata dia.

3. Tarif Trump jangan sampai ganggu agenda hilirisasi

Waketum PAN Eddy Soeparno sambut baik soal penghapusan parlementery threshold 4 persen. (IDN Times/istimewa)

Eddy meyakini strategi Presiden Prabowo dalam menghadapi kebijakan proteksionisme Amerika Serikat akan memperkuat posisi Indonesia dalam ekonomi global.

Menurut dia, perluasan jaringan mitra dagang, peningkatan daya saing produk lokal, serta diversifikasi pasar ekspor merupakan strategi yang tepat oleh pemerintah.

“Ini akan menjaga kestabilan ekonomi nasional di tengah perubahan dinamika perdagangan global. Termasuk di dalamnya kerjasama dengan negara-negara ASEAN maupun BRICS dan OECD,” ujarnya.

Mantan Direktur Investment Banking Merrill Lynch Asia Pacific ini menenkankan, tekanan kebijakan tarif Pemerintah AS ini jangan sampai mengganggu agenda percepatan hilirisasi dan industrialisasi di Indonesia.

“Kami mendukung komitmen Presiden Prabowo untuk mempercepat hilirisasi sebagai upaya menambah nilai dari produk mineral dan sumber daya alam di Indonesia,” kata dia.

Diketahui, per 2 April 2025, AS memberlakukan tarif dasar 10 persen plus tambahan 32 persen untuk Indonesia. Ekspor Indonesia ke AS tahun lalu mencapai USD31 miliar (sekitar Rp500 triliun), dengan produk utama seperti alas kaki, tekstil, minyak nabati, dan alat listrik.