AS Terima Biaya Rp169,7 Triliun dari Kesepakatan TikTok

AS menetapkan biaya transaksi sebesar Rp169,7 triliun atas perannya dalam memindahkan aset TikTok dari ByteDance ke investor baru. Dari total tersebut, dana sebesar 2,5 miliar dolar AS (Rp42,4 triliun) sudah masuk ke kas Departemen Keuangan sejak kesepakatan selesai pada Januari lalu. Sisanya akan dibayar secara bertahap oleh kelompok investor yang kini mengelola operasional TikTok di AS.

Presiden Donald Trump menyebut kebijakan ini sebagai keuntungan besar bagi negara yang belum pernah terjadi sebelumnya.

"AS memperoleh keuntungan besar hanya karena mewujudkan kesepakatan ini, dan saya tidak ingin membuang kesempatan tersebut," kata Trump, dilansir The Guardian.

Investor utama yang mendanai pembayaran ini melibatkan perusahaan teknologi Oracle Corp, firma Silver Lake Management LLC, serta perusahaan investasi MGX dari Abu Dhabi. Keterlibatan pemerintah dalam memungut biaya langsung dari kesepakatan bisnis swasta ini dianggap sangat jarang terjadi. Biasanya, biaya perantara dalam dunia bisnis hanya sekitar satu persen, jauh lebih kecil dibandingkan angka yang diminta oleh pemerintah saat ini.

Pihak pemerintah berargumen bahwa biaya ini layak karena tanpa campur tangan presiden, TikTok kemungkinan besar sudah ditutup secara permanen. Presiden Trump menegaskan bahwa para pembeli platform ini adalah sosok yang sangat mencintai negara.

Meskipun perusahaan asal China, ByteDance, masih memiliki saham kecil sebesar 19,9 persen, mereka tidak lagi punya kuasa atas uang atau kebijakan di AS. Semua pendapatan kini dikelola oleh perusahaan baru yang sepenuhnya mengikuti hukum dan aturan pajak AS.

Struktur operasional TikTok kini resmi berada di bawah perusahaan baru bernama TikTok USDS Joint Venture LLC. Perusahaan patungan ini dibentuk pada Januari 2026 untuk mengelola seluruh aset, algoritma, dan data pengguna di AS. Langkah ini merupakan jawaban atas aturan hukum tahun 2024 yang mewajibkan pelepasan kepemilikan asing demi keamanan nasional.

Dengan pengalihan ini, TikTok kini bisa beroperasi secara legal tanpa bayang-bayang ancaman pemblokiran. Wakil Presiden AS, JD Vance, memastikan bahwa AS memegang kendali penuh atas teknologi inti aplikasi tersebut.

"Investor Amerika akan sepenuhnya mengendalikan algoritma yang menentukan konten pada aplikasi media sosial tersebut," ujar JD Vance.

Meskipun pemiliknya berubah, manajemen menjamin kenyamanan pengguna tetap menjadi prioritas utama. Adam Presser telah ditunjuk sebagai CEO untuk memimpin perusahaan baru ini. Selain itu, dewan direksi perusahaan kini mayoritas diisi oleh warga negara AS. Meski Shou Chew dari ByteDance tetap ada di jajaran dewan untuk koordinasi teknis, ia tidak lagi memiliki akses ke data-data sensitif pengguna.

Fokus utama perusahaan baru ini adalah memperketat keamanan siber bagi lebih dari 200 juta pengguna di AS. Seluruh data kini disimpan di sistem milik Oracle agar tidak bocor ke pihak asing. Presiden Trump menyebutkan bahwa kesepakatan ini tercapai setelah negosiasi panjang dengan pemerintah China.

AS menegaskan bahwa biaya Rp169,7 triliun yang diminta dalam kesepakatan TikTok adalah bentuk kompensasi atas upaya penyelamatan aplikasi tersebut. Pejabat pemerintah menyatakan dana itu sebanding dengan risiko politik dan diplomatik yang diambil presiden untuk menjaga aplikasi tetap ada.

Namun, kesepakatan besar ini kini menghadapi tantangan hukum di pengadilan. Sekelompok investor merasa dirugikan dan mengajukan gugatan terhadap Presiden Trump serta Jaksa Agung Pam Bondi pada awal bulan ini. Mereka menilai pemerintah tidak mengikuti prosedur yang benar dan memberikan keuntungan tidak adil bagi kelompok investor tertentu dalam pembentukan perusahaan baru TikTok.

Pihak penggugat dari Public Integrity Project berargumen bahwa tindakan pemerintah yang mengambil untung dari kesepakatan bisnis swasta adalah hal yang melanggar hukum. Mereka menuntut agar kesepakatan tersebut dibatalkan atau dirundingkan ulang karena dianggap tidak transparan. Di sisi lain, Jaksa Agung Pam Bondi menjamin bahwa langkah pemerintah sudah sesuai aturan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan dari pengaruh luar negeri.