Badan Gizi Minta Restu DPR Tambah Rp100 T buat Makan Bergizi Gratis

22 Feb 2025, 14:01 WIB

Trio Hamdani

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana. (IDN Times/Trio Hamdani)

Intinya sih...

Badan Gizi Nasional (BGN) meminta persetujuan DPR RI untuk tambahan anggaran Rp100 triliun guna mempercepat Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pencairan anggaran baru dapat dilakukan setelah persetujuan dari Komisi IX DPR RI melalui rapat dengar pendapat (RDP), dengan pemangkasan belanja tidak produktif di beberapa kementerian dan lembaga.
Dana hasil penghematan difokuskan pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, dan inovasi, serta program akan dimulai pada Agustus jika semua elemen siap.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Badan Gizi Nasional (BGN) bakal meminta persetujuan DPR RI untuk tambahan anggaran sebesar Rp100 triliun guna mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala BGN, Dadan Hindayana menjelaskan mekanisme pengajuan anggaran dimulai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati untuk mengalokasikan dana tersebut.

"Kami pasti harus ke DPR, minta persetujuan DPR. Karena biasanya ada perintah Presiden. Menteri Keuangan akan mengalokasikan. Tapi kemudian baru bisa dieksekusi kalau kami dapat persetujuan dari Komisi IX," kata dia ditemui di JICC, Senayan, Jakarta, Sabtu (22/2/2025).

1. Anggaran tambahan akan dicairkan setelah DPR memberi persetujuan

Gedung DPR/MPR (IDN Times/Amir Faisol)

Dadan menjelaskan pencairan anggaran baru dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Komisi IX DPR RI melalui rapat dengar pendapat (RDP). Setelah Komisi IX menyetujui, anggaran yang sebelumnya diblokir dapat dicairkan dan program dapat segera dilaksanakan.

"Jadi, pasti ada RDP dengan Komisi IX. Komisi IX setuju, kemudian anggarannya sudah bisa dibuka blokirnya, kita lakukan," ujarnya.

2. MBG memenuhi syarat untuk manfaatkan anggaran yang dihemat

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana. (IDN Times/Trio Hamdani)

Anggaran Rp100 triliun yang dialokasikan untuk program MBG berasal dari pemangkasan belanja tidak produktif di berbagai kementerian dan lembaga. Pemangkasan mencakup pengurangan biaya perjalanan dinas, seremonial, dan alat tulis kantor yang dianggap berlebihan.

Prabowo, kata Dadan telah mengarahkan agar dana hasil penghematan tersebut difokuskan pada tiga prioritas utama, yaitu penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, dan inovasi.

"Nah, kebetulan dari program makan bergizi ini, kan tiga halnya terpenuhi," paparnya.

3. BGN tunggu kesiapan SDM dan infrastruktur untuk percepatan program

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Dadan memastikan pencairan anggaran tambahan untuk MBG belum dilakukan. Dia menjelaskan ada tiga faktor utama dalam pelaksanaan program yang patut diperhatikan, yakni anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur.

Namun, dia memastikan anggaran telah tersedia dan Prabowo siap mengalokasikan dana yang dibutuhkan. Namun, SDM yang tengah menjalani pelatihan baru akan siap pada akhir Juli, sehingga percepatan program paling cepat bisa dimulai Agustus.

Selain itu, kesiapan infrastruktur juga menjadi faktor penentu. Untuk itu, BGN bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk TNI, Polri, BIN, Muhammadiyah, dan NU, guna memastikan kesiapan fasilitas pendukung.

Jika semua elemen siap pada September, maka anggaran Rp100 triliun bisa langsung dikucurkan. Jika kesiapan baru tercapai pada Oktober, pencairan akan turun menjadi Rp75 triliun, sedangkan pada November menjadi Rp50 triliun. Jika baru siap pada akhir tahun, pencairan hanya akan dilakukan sebesar Rp25 triliun.

"Nah, nanti pemerintah kita tinggal lihat "Oh iya, siap. Nanti kami kucurkan uang ya". Mulanya kapan? Kalau siapnya September berarti Rp100 triliun," tambahnya.