Badan Gizi Nasional Jadi Penerima Anggaran Terbesar di 2026

10 Jun 2025, 13:28 WIB

Triyan Pangastuti

Ilustrasi APBN (IDN Times/Arief Rahmat)

Intinya sih...

Badan Gizi Nasional (BGN) mendapat anggaran terbesar di 2026 sebesar Rp217,86 triliun.
Kementerian Pertahanan mendapat alokasi anggaran senilai Rp167,4 triliun, naik tipis dari tahun sebelumnya.
Daftar 10 K/L dengan Anggaran Terbesar 2026: BGN, Kementerian Pertahanan, Polri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kementerian Pekerjaan Umum, Kemdiktisaintek, Kementerian Keuangan, dan Kemendikdasmen.

Jakarta, IDN Times – Pemerintah tengah menyusun kebutuhan anggaran kementerian dan lembaga (K/L) untuk tahun 2026, yang saat ini berjumlah 98 K/L.

Dalam dokumen Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026 dijelaskan kebijakan belanja K/L merupakan bagian dari kebijakan Belanja Pemerintah Pusat (BPP), yang diarahkan agar lebih efisien dan produktif untuk mendukung Prioritas Nasional, sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan..

"Seluruh kebijakan belanja K/L akan dilaksanakan oleh 98 K/L pada tahun anggaran 2026, setelah masing-masing K/L melalui tahapan proses pembahasan tinjau ulang angka dasar (review baseline) bersama Kemenkeu (cq. Ditjen Anggaran) dan Bappenas, serta penyusunan RKA-K/L guna menjabarkan pokok-pokok kebijakan belanja dalam bentuk pagu indikatif belanja K/L TA 2026, yang juga diselaraskan dengan arah dan strategi perencanaan pembangunan dalam RKP Tahun 2026," tulis dokumen tersebut, dikutip Selasa (10/6/2025).

1. Anggaran BGN 2026 direncanakan Rp217,8 triliun

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai dilaksanakan pada Senin (6/1/2025). (IDN Times/Trio Hamdani)

Secara rinci, posisi teratas dengan anggaran terbesar ditempati Badan Gizi Nasional (BGN), dengan pagu indikatif sebesar Rp217,86 triliun. Lembaga baru ini menggantikan posisi Kementerian Pertahanan yang pada 2025 menempati urutan pertama sebagai kementerian dengan anggaran tertinggi.

Dukungan anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung program unggulan Presiden Prabowo, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas pada tahun mendatang.

Pemerintah juga akan mempercepat target cakupan program MBG. Target semula adalah menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada akhir 2029, kini dimajukan menjadi akhir 2025.

"Untuk itu, diperlukan sekitar 30.000 Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Ekspansi program MBG dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan teknis di lapangan, menjaga kualitas layanan, serta memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran," tulis dokumen KEM-PPKF.

2. Kementerian Pertahanan pagu anggrannya Rp167,4 triliun

Ilustrasi APBN. (IDN Times/Aditya Pratama)

Posisi kedua dalam daftar K/L dengan anggaran terbesar ditempati Kementerian Pertahanan, dengan alokasi senilai Rp167,4 triliun. Angka ini hanya meningkat tipis dari anggaran 2025 (sebelum efisiensi), yaitu Rp166,2 triliun.

Sementara itu, posisi ketiga diisi oleh Polri dengan pagu indikatif sebesar Rp109,67 triliun, turun dari anggaran tahun sebelumnya yang sebesar Rp126,62 triliun.

Kementerian Kesehatan berada di posisi keempat dengan pagu Rp104,35 triliun, sedikit lebih rendah dari tahun 2025 yang mencapai Rp105,7 triliun. Seluruh angka ini masih bersifat sementara dan dapat berubah sesuai dinamika pembahasan anggaran.

3. Daftar 10 K/L dengan Anggaran Terbesar 2026

ilustrasi APBN (IDN Times/Aditya Pratama)

Daftar 10 anggaran Kementerian dan Lembaga terbesar di 2026:

Badan Gizi Nasional (BGN): Rp217,86 triliun
Kementerian Pertahanan: Rp167,4 triliun
Kepolisian RI (Polri): Rp109,67 triliun
Kementerian Kesehatan: Rp104,35 triliun
Kementerian Sosial: Rp76,04 triliun
Kementerian Agama: Rp75,21 triliun
Kementerian Pekerjaan Umum: Rp70,85 triliun
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek): Rp55,45 triliun
Kementerian Keuangan: Rp47,13 triliun
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen): Rp33,65 triliun