[WANSUS] Kepala BGN Blak-blakan Nasib Program MBG di Indonesia Timur
Jakarta, IDN Times - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya dihentikan sementara. Pemberhentian sementara itu dilakukan karena Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sorong masih harus memenuhi syarat operasional.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menyatakan pihaknya berkomitmen memastikan MBG berjalan, terutama di kawasan Indonesia Timur. Selain memastikan SPPG memenuhi syarat, BGN juga sedang mempersiapkan sistem agar penyaluran anggaran untuk SPPG berjalan dengan lancar.
"Sekarang itu, untuk memperlancar kegiatan, SPPG bisa jalan jika dua hal sudah ada. Satu sudah ada virtual account, yang kedua sudah ada uang muka yang dikirimkan Badan Gizi untuk operasional 10 hari ke depan," kata Dadan saat diwawancarai IDN Times, seperti yang dikutip Sabtu, (31/5/2025).
Dadan juga membeberkan upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah kasus keracunan makanan bagi pelajar terulang. Simak wawancara lengkap IDN Times dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana.
1. Sejauh mana pengakuan dunia terhadap program MBG?
Dari Rockefeller Foundation sudah melihat bahwa ini adalah salah satu program yang cukup cepat dilakukan.
Kemudian Bill Gates kemarin kan, kemudian nanti Presiden Prancis itu. Itu sudah memasukkan di dalam program nanti yang beliau akan datang itu salah satunya tentang MBG. Australia juga demikian.
2. Bagaimana evaluasi program MBG agar kasus keracunan makanan tak terulang lagi?
Kita melihat bahwa ada dua utama yang bisa menyebabkan gangguan dalam pencanaan itu. Yang satu terkait dengan bahan baku, yang kedua dalam processing. Kita sudah melihat bahwa kejadian-kejadian itu utamanya disebabkan oleh hal itu. Oleh sebab itu kita sudah meminta agar SPPG memilih bahan baku yang baik. Dan SPPG harus berani menolak bahan baku yang dikirimkan yang dalam kondisi yang sudah tidak baik.
Kemudian kasus juga terjadi karena processing. Bisa karena terlalu lama, atau ketidaksiapan teknis. Sehingga kita meminta agar yang masak sekarang waktunya diperpendek. Tidak terlalu lama lagi, supaya makanan itu dalam keadaan segar.
Setelah itu kita juga memperpendek pengiriman yang harus lebih cepat dan lebih ketat. Kemudian sesampainya di sekolah pun harus lebih cepat didistribusikan. Jadi harus dikirimkan dalam tepat waktu dan menjelang memang mereka waktunya makan. Dan ketika sudah sampai juga kalau bisa tidak ada penundaan.
Karena ada kejadian di Batang kalau nggak salah itu, jadi makanannya tepat waktu datang. Tapi karena di sekolah ada acara akhirnya tertunda makanannya. Itu salah satu penyebabnya juga.
Dan kemudian jauh lebih penting juga adalah uji organoleptik. Jadi ketika mau dibagikan itu harus dibuka beberapa untuk dicium, dilihat. Kemudian kalau bisa mungkin dicoba apakah masih bagus atau tidak. Jadi kalau sudah tidak bagus ya harusnya dibatalkan dibagikan. Jadi tidak usah dipaksakan karena harus dibagikan dalam kondisi yang memang sudah tidak dalam keadaan bagus.
Nah kemudian dari kejadian di Cianjur, Bogor, Bandung, Tasikmalaya termasuk juga Pali, itu kita melihat bahwa ini SPPG-SPPG yang sebetulnya sudah lama operasional. Ada yang mulai tanggal 6 Januari, ada yang 13 Januari, ada yang Februari. Itu artinya kan mereka baru mengalami kejadian setelah sekian lama. Jadi, artinya ada satu mungkin, bisa jadi keyakinan bahwa "everything is fine". Karena sudah terbiasa akhirnya menjadi biasa. Jadi begitu mereka mengalami kejadian di bulan kesekian, itu artinya kan memberikan penyadaran bahwa kewaspadaan tetap harus dilakukan. SOP tetap harus diterapkan.
Kemudian hal-hal yang selama ini mereka lakukan cermat harus mereka tetap jaga. Oleh sebab itu kita berketetapan untuk melakukan penyegaran melalui peningkatan kualitas, juga melalui pelatihan. Jadi kan sekarang ada Sabtu-Minggu mereka dikumpulkan di satu tempat untuk dilakukan penyegaran pelatihan. Dan itu dilakukan setiap dua bulan kepada mereka yang sudah operasional dua bulan, kita segarkan kembali seperti itu.
3. Siapa yang melaksanakan uji organoleptik dan juga sertifikasi SPPG?
Dari sekolah dan dari petugasnya (untuk uji organoleptik). Kalau sertifikasi itu, ini kan sekarang dalam proses semua melakukan kemitraan, pembuatan. Ketika sudah ada maka kita sudah akan mulai. Mereka kan diverifikasi ketika mau operasional. Nah, nanti sertifikasi dilakukan karena di dalam proses perjalanan ada yang sudah baik dari awal, tapi ada yang baru meningkatkan kualitasnya sambil berjalan.
Kita ingin lihat setelah enam bulan, tujuh bulan kemudian kita lakukan sertifikasi untuk melihat apakah mereka tetap memegang prinsip yang kita pegang atau tidak. Nah nanti dari hasil itu mungkin kita bisa klasifikasi satuan pelayanan itu berbasis kualitas yang mereka lakukan.
Jadi mau ada standar untuk SPPG?
Ya misalnya yang bagus ya kita mungkin bisa kasih kelas ugul gitu, yang di bawah itu baik sekali, di bawah itu baik gitu. Mungkin yang tidak masuk dalam kategori baik harus ditingkatkan, supaya minimal baik, sehingga lebih terjamin lah.
4. Ketika ada SPPG yang pelayanannya menurun dan tidak memperbaiki kualitas dalam waktu lama, apakah akan dicabut?
Ya ada peluang ke arah situ. Kan kita untuk bermitra kan pasti ada perjanjian-perjanjian yang harus dipenuhi ya kan. Kemudian ada standar-standar yang harus dipenuhi. Nah, standar itu harus dipegang seterusnya karena ini menyangkut pengolahan makanan. Jadi harus tetap dijaga kualitas dan keketatannya. Dan sekali bagus bukan berarti dia akan selamanya, tetap harus ditingkatkan ya, continuous improvement harus tetap dijaga gitu.
Jadi itulah fungsinya nanti akan secara reguler, kan setelah tersertifikasi mereka lakukan ada evaluasi, monitoring, pelaksanaan, nanti sekian periode kita lakukan ulang.
5. Bagaimana kelanjutan program MBG di Indonesia Timur?
Apalagi sempat diberitakan MBG di Sorong dihentikan sementara, apakah salah satu alasannya karena anggaran belum turun?
Sekarang itu, untuk memperlancar kegiatan, SPPG bisa jalan jika dua hal sudah ada. Satu sudah ada virtual account, yang kedua sudah ada uang muka yang dikirimkan Badan Gizi untuk operasional 10 hari ke depan.
Jadi kita ingin tidak ada lagi, dan memang kita sudah bertekad tidak ada lagi sistem reimburse di dalam program Badan Gizi. Jadi semua operasional SPPG harus menggunakan uang Badan Gizi. Karena itu akan memudahkan juga dari segi pemantauan, menjaga kualitas, ketepatan waktu, dan juga transparansi.
Jadi ketika ada satu SPPG yang masih mengalami kendala itu, kita cepat selesaikan masalah administrasinya.
Lalu apakah program MBG di Sorong sudah berjalan lagi?
Ya kita sudah selesaikan. Iya. Jadi gini, kadang-kadang ada PA-nya sudah ada. Ketika mau dikirim uangnya, ternyata maker sama approvalnya tidak sama. Jadi ada kendala-kendala administrasi itu yang memang sedang kita cermati satu-satu. Sehingga mudah-mudahan ini nanti 100 persen lancar.
6. Siapa saja yang melakukan pengawasan SPPG di daerah-daerah?
Kan tentu saja pengawasan internal dan eksternal. Badan Gizi sendiri memiliki struktur pengawasan internal. Untuk kualitas itu kan yang melakukan deputi pengawasan dan pemantauan. Untuk operasional, administrasi, kan inspektorat. Tapi dari lembaga luar juga kan harus ikut memantau supaya semua orang bisa melihat bahwa program ini berjalan dengan baik.
Contoh ya, bahan baku yang ada dibeli oleh SPPG itu pasti dicek secara rutin oleh Dinas Ketahanan Pangan. Terkait dengan kualitas bahan baku yang untuk terhindar dari bahan berbahaya, pestisida dan lain-lain. Kemudian untuk pekerjanya, itu pasti dipantau oleh Dinas Kesehatan apakah dalam keadaan sehat, tetap melakukan higienis dan lain-lain.
Dan untuk keamanan pangan sih idealnya, BPOM ikut memitigasi dari awal, dari setiap proses itu. Apalagi ketika SPPG berdiri, kemudian ada alur yang ada, persiapan yang ada, alat-alat yang digunakan. Ini kan secara eksternal bisa juga dipantau oleh BPOM. Termasuk juga dalam alur distribusinya. Jadi dua pengawasan itu eksternal dan internal.
