Bahlil Ancam Sanksi Imbas Masalah Pipa Gas Ganggu Operasi Blok Rokan

24 Jan 2026, 16:40 WIB

Trio Hamdani

Bahlil Ancam Sanksi Imbas Masalah Pipa Gas Ganggu Operasi Blok Rokan

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia di ITJ Plumpang (IDN Times/Pitoko)

Intinya sih...

Gangguan pipa gas berdampak ke produksi migas nasionalGangguan infrastruktur migas di awal 2026 berdampak pada operasional hulu migas nasional, termasuk Blok Rokan yang kontributor utama lifting minyak nasional.
ESDM pantau langsung pemulihan Blok RokanDirektur Jenderal Migas Laode Sulaeman memimpin rapat koordinasi teknis kelistrikan di Kantor Utama PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) untuk memantau dampak gangguan pasokan gas terhadap operasional pembangkit listrik PHR.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan akan memberikan sanksi kepada pejabat terkait di lingkungan ESDM dan BUMN menyusul gangguan pada jaringan pipa gas yang berdampak pada operasi Wilayah Kerja (WK) Rokan.

Bahlil menyampaikan insiden kebocoran pipa migas tersebut mencerminkan adanya kelalaian dalam upaya pencegahan. Oleh karena itu, dia menilai perlu ada penegakan disiplin agar kejadian serupa tidak kembali terulang ke depan.

"Saya akan langsung memberikan sanksi kepada pejabat yang ada di ESDM dan di BUMN terkait. Karena saya anggap itu sebuah betul terjadi kecelakaan, tapi ada sebuah ketidakikhtiaran dari kami," kata Bahlil dalam keterangan tertulis, Sabtu(24/1/2026).

1. Gangguan pipa gas berdampak ke produksi migas nasional

Sumur minyak yang dikelola PT Pertamina Hulu Rokan (PHR). (Dok. Pertamina)

Gangguan infrastruktur migas yang terjadi di awal 2026 itu berdampak pada operasional hulu migas nasional, termasuk Blok Rokan yang selama ini menjadi salah satu kontributor utama lifting minyak nasional.

Bahlil mengatakan, kebocoran pipa gas di wilayah Sumatra menyebabkan potensi kehilangan produksi yang cukup besar pada awal tahun. Dia mengungkapkan, potensi kehilangan produksi akibat gangguan tersebut diperkirakan mencapai sekitar 2 juta barel.

"Di awal tahun ini mengalami ada sedikit musibah kecil di Sumatera, pipa kita bocor yang kehilangan potensi loss kurang lebih sekitar 2 juta barel di awal tahun," ucap Bahlil.

2. ESDM pantau langsung pemulihan Blok Rokan

Sumur minyak yang dikelola PT Pertamina Hulu Rokan (PHR). (Dok. Pertamina)

Sebagai tindak lanjut, Direktur Jenderal Migas Laode Sulaeman melakukan kunjungan kerja sekaligus memimpin rapat koordinasi teknis kelistrikan di Kantor Utama PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) di Rumbai, Jumat (23/1). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau dampak gangguan pasokan gas terhadap operasional pembangkit listrik PHR serta memastikan langkah mitigasi berjalan efektif guna mengamankan target produksi migas nasional.

“Kami melihat PHR telah melakukan upaya luar biasa di lapangan. Langkah pengalihan bahan bakar pembangkit (fuel switching) ke solar serta manajemen beban listrik dengan memprioritaskan sumur-sumur utama terbukti mampu menjaga ribuan sumur tetap berproduksi di tengah keterbatasan pasokan gas,” kata Laode.

Dia juga menyebut produksi di Blok Rokan berangsur pulih. Pemerintah, menurutnya, memberikan perhatian tinggi agar produksi Blok Rokan dapat segera kembali normal mengingat perannya yang strategis bagi produksi minyak nasional.

3. PHR siapkan recovery plan agresif

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri melakukan tinjauan kerja ke PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), blok migas terbesar di Indonesia, Selasa, 29 Juli 2025. (Dok. Pertamina)

Direktur Utama PHR Muhammad Arifin menyampaikan, seluruh jajaran PHR di lapangan tetap dalam kondisi siaga tinggi untuk menjaga keandalan operasi. PHR telah menyiapkan skema pemulihan yang agresif untuk segera dijalankan setelah pasokan gas kembali normal.

“Gangguan eksternal ini memang tantangan berat, namun ketangguhan operasi kami telah teruji. Kami optimis, dengan pulihnya pasokan energi, kami siap melakukan ramp-up produksi untuk mengejar target yang telah ditetapkan negara,” ujar Arifin.

PHR juga memastikan seluruh langkah operasional selama masa pemulihan tetap mengutamakan keselamatan kerja serta perlindungan lingkungan.