Bahlil Sebut Ada yang Goreng Isu Hilirisasi Nikel di Tahun Politik

11 Des 2023, 19:40 WIB

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam diskusi di Media Center Indonesia Maju, Jakarta, Senin (11/12/2023). (IDN Times/Trio Hamdani)

Jakarta, IDN Times - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, menyebut ada pihak-pihak yang sengaja menggoreng isu hilirisasi nikel di tahun politik.

Tujuannya, kata dia, tak lain tak bukan supaya pemerintah kembali membuka keran ekspor nikel tanpa harus melalui proses hilirisasi.

"Ada udang di balik batu yang sengaja, satu kelompok, tentu memakai tangan orang lain untuk mem-pressure Indonesia agar ruang itu dibuka. Nah ini tahun politik soalnya, digoreng ini barang," kata Bahlil dalam diskusi di Media Center Indonesia Maju, Jakarta, Senin (11/12/2023).

1. Bahlil pertanyakan nasionalisme warga negara yang kritik hilirisasi nikel

Smelter nikel rendah karbon terintegrasi dibangun oleh PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) dan PT Bahodopi Nickel Smelting Indonesia (PT BNSI). (Dok. Kemenko Perekonomian)

Mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu pun mempertanyakan nasionalisme warga negara Indonesia yang justru mengkritik kebijakan hilirisasi nikel.

Hilirisasi nikel adalah proses pengolahan nikel menjadi produk yang lebih bernilai tambah, entah itu baterai, paduan logam khusus, atau komponen elektronik.

"Kalau ada orang yang gak setuju dengan hilirisasi, saya mau tanya, coba cek, nasionalismenya sejauh mana itu orang? ada apa di balik itu?" tuturnya.

2. Bahlil akui masih ada kekurangan dalam kebijakan hilirisasi

ilustrasi seseorang sedang bekerja di smelter nikel yang menjadi bagian dari hilirisasi SDA (freepik.com/fanjianhua)

Menurutnya, apabila ada orang yang beranggapan bahwa kebijakan hilirisasi nikel yang digalakkan pemerintah keliru, justru orang itulah yang keliru.

Meski begitu, Bahlil mengaku masih terdapat kekurangan terkait kebijakan hilirisasi sumber daya alam (SDA). Wajar saja, karena usia kebijakan tersebut masih dini.

"Bahwa masih ada kekurangan dalam hilirisasi ini, setuju, ini baru berapa tahun kok kita bangun. Ini baru 4-5 tahun, dalam rangka mewujudkan undang-undang. Yang namanya kita kayak bayi baru 5 tahun, jatuh bangun itu biasa lah," tuturnya.

Namun, Bahlil memastikan bahwa pemerintah cepat tanggap dalam merespons kekurangan yang ada dengan melakukan perbaikan-perbaikan.

3. IMF sempat usulkan keran ekspor nikel mentah dibuka lagi

artikel

Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) sempat mengusulkan Indonesia agar mengakhiri kebijakan larangan ekspor nikel. Menurutnya, rekomendasi dari IMF tersebut ngawur.

"Ini kan ngawur, makanya saya ngamuk dulu itu, apa-apaan IMF? dulu udah memberikan resep keliru kepada kita waktu tahun 1998-1999, jangan lagi sekarang kasih resep salah-salah. Kita sudah tidak lagi di ruangan ICU, kita ini orang sehat, jangan dia sok tahu diri untuk lebih paham daripada kita," tambahnya.