Jakarta, IDN Times - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Isa Rachmatawarta mengatakan pemerintah tak lagi mengalokasikan anggaran untuk program bantuan sosial tunai (BST). Dengan demikian, penyaluran BST tak dilakukan lagi tahun ini.
"Di sini kita tidak merencanakan BST lagi," kata Isa dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (26/1/2022).
Meski begitu, pemerintah telah menyiapkan pos antisipasi perluasan program perlindungan sosial (perlinsos) dalam klaster perlindungan masyarakat yang tercakup di dalam anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022.
Oleh sebab itu, pemberian BST bisa saja diperpanjang apabila diperlukan.
"Tapi bisa saja nanti kalau situasi kurang baik, ada tekanan, mungkin saja muncul lagi BST. Tapi saat ini kita tidak merencanakan untuk memberikan bantuan sosial tunai," ujar Isa.
Meski penyaluran BST dihentikan, pemerintah masih mengalokasikan 5 program bansos pada klaster perlindungan masyarakat yang memiliki anggaran Rp154,8 triliun. Berikut daftarnya:
Di 2022 ini, awalnya pemerintah mengalokasikan anggaran PEN sebesar Rp414 triliun. Saat ini, anggaran PEN naik menjadi Rp455,62 triliun.
Dari anggaran tersebut, sebesar Rp122,5 triliun untuk bidang kesehatan, Rp154,8 triliun untuk perlindungan masyarakat, dan Rp178,3 triliun untuk penguatan pemulihan ekonomi.