Banyak Penolakan, Gubernur NTT Dukung Penuh Proyek PLTP Poco Leok
- Banyak isu menyertai rencana pembangunan PLTP di NTT
- Pembangunan PLTP NTT bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi
- Ada gerakan penolakan bukan dari masyarakat NTT
Jakarta, IDN Times - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Melki Laka Lena menyatakan dukungan penuh terhadap pengembangan energi panas bumi di Poco Leok, Kabupaten Manggarai, sebagai bagian dari agenda besar transisi energi bersih dan kemandirian energi daerah.
“NTT sudah diputuskan sebagai provinsi renewable energy. Maka seluruh potensi energi terbarukan, termasuk panas bumi harus kita dorong dan kembangkan,” ujar Melki dalam sebuah dialog bertajuk Re-Industrialisasi dan Ketahanan Energi Menuju Indonesia Emas yang dilaksanakan oleh Forum Dialog Nusantara (FDN) di Perpustakaan Habibie & Ainun, Jakarta, dikutip Kamis (24/7/2025).
Menurutnya, potensi panas bumi di Poco Leok merupakan bagian penting dari rencana besar pemerintah menjadikan NTT sebagai provinsi energi terbarukan.
1. Banyak isu menyertai rencana pembangunan PLTP di NTT
Melki juga menanggapi berbagai isu yang beredar di publik terkait proyek panas bumi di wilayah tersebut. Menurutnya, banyak narasi yang beredar justru mengadu domba masyarakat dan melemahkan upaya transformasi energi nasional.
Dia menyayangkan tuduhan-tuduhan tak berdasar yang diarahkan kepadanya dan para kepala daerah yang mendukung proyek tersebut.
“Saya dibilang terima uang dari pengembang panas bumi, paling gampang dicek sajalah. Jangan main fitnah. Ini soal kepentingan masa depan energi dan pembangunan di NTT,” kata Melki.
Melki menambahkan, dukungan terhadap panas bumi bukan berarti menutup mata terhadap kekhawatiran warga. Namun, menurutnya, pendekatan yang digunakan harus berbasis dialog, bukan provokasi.
“Saya masuk langsung ke Poco Leok pertama kali, bertemu warga (untuk) berdialog. Bahkan kelompok yang selama ini kontra mau menerima kehadiran pemerintah. Artinya, ruang dialog itu masih terbuka,” ujar dia.
2. Pembangunan PLTP NTT bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi
Lebih lanjut Melki menjelaskan, pembangunan energi di NTT bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi, melainkan juga soal kemandirian dan keadilan energi bagi seluruh wilayah. Bahkan, dia mencontohkan keberhasilan proyek panas bumi di Ulumbu yang berjalan damai, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.
“Di Ulumbu itu sudah berjalan 13 tahun. Tidak ada isu lingkungan, bagi hasilnya baik, keamanan dan CSR-nya juga jalan. Hal itu bisa jadi rujukan bahwa panas bumi bisa diterima jika dikelola dengan baik,” ujar Melki.
Meski demikian, Melki menegaskan bahwa proyek panas bumi harus tetap mengedepankan prinsip keadilan dan keterbukaan. Jika memang ada kekurangan, maka harus diperbaiki.
Jika terbukti merugikan masyarakat atau lingkungan, maka tidak segan pemerintah akan mengevaluasi atau bahkan menghentikan proyek.
“Kalau masyarakat setuju, proyek bisa jalan. Kalau tidak, ya kita evaluasi. Tapi jangan rusak harmoni sosial dengan cara-cara yang tidak jujur. Yang utama itu dialog,” kata Melki.
3. Ada gerakan penolakan bukan dari masyarakat NTT
Melki juga menyesalkan adanya gerakan penolakan tidak murni berasal dari masyarakat, melainkan digerakkan oleh pihak-pihak tertentu yang enggan tampil ke permukaan.
“Poster-poster berbahasa Inggris yang rapi, narasi-narasi digital yang tersusun sistematis—itu bukan dari warga biasa. Ada yang main di belakang. Ini tidak fair,” ujarnya.
Melki pun menegaskan, pemerintah akan terus membuka ruang dialog. Dia berharap, semua pihak mau duduk bersama untuk mencari solusi terbaik.
“Energi panas bumi adalah masa depan. Tapi masa depan itu tidak boleh dibangun di atas konflik dan luka sosial. Mari duduk bersama, bicara, dan putuskan secara adil,” katanya.
4. Kementerian ESDM akui adanya banyak penolakan pembangunan PLTP di NTT
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia tampak bergegas meninggalkan lokasi peresmian Pengoperasian dan Pembangunan Pembangkit Listrik Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di 15 provinsi yang digelar di Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Blawan Ijen Unit 1 di Bondowoso, Jawa Timur, Kamis (26/6/2025).
Seperti layaknya pada berbagai seremonial peresmian proyek pemerintah, para awak media sudah menanti sang pejabat memberikan penjelasan tambahan dalam wawancara doorstop. Tak lama berbincang, Bahlil pun memberi tanda mengakhiri wawancara doorstop.
Namun, langkahnya terhenti saat salah satu awak media bertanya mengenai sikap Kementerian ESDM terhadap banyaknya penolakan terhadap proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Nusa Tenggara Timur (NTT). Mendengar pertanyaan itu, Bahlil pun tidak jadi mengakhiri sesi doorstop dan menjawab pertanyaan tersebut yang disambut antusias oleh awak media.
Bahlil enggan menampik adanya penolakan tersebut dan mengatakan pihaknya bakal tetap menjalankan sosialisasi di daerah-daerah yang memiliki potensi panas bumi. Menurut Bahlil, penolakan terjadi lantaran masyarakat punya banyak pertimbangan sehingga ke depannya dia akan tetap mengedepankan komunikasi dengan pihak-pihak terkait.
"Kita sosialisasi kan secara baik. Kalau memang saudara-saudara kita di sana masih mempertimbangkan, ya kita tetap komunikasi dulu. Jangan dulu kita lakukan," ujar Bahlil.
Mantan Menteri Investasi/Kepala BKPM itu menambahkan bakal memprioritaskan wilayah-wilayah yang memang memiliki potensi dan ingin mengembangkan proyek panas bumi untuk sumber pembangkit listrik.
"Bagi daerah-daerah yang memang saudara-saudara kita sudah ingin, pemerintahnya ingin, ya itu dulu yang kita prioritaskan. Jadi ini kan harus pelajaran psikologis. Suasana kebatinan harus semuanya baik ya," tutur Bahlil.
"Rencana itu akan baik kalau semuanya bisa menerima. Kalau belum bisa menerima, jangan dulu kita melakukan secara tergesa-gesa," sambungnya.
