Banyak Penolakan, Bahlil Akui Gak Mau Tergesa Bangun PLTP di NTT
- Bahlil prioritaskan daerah yang sudah ingin mengembangkan PLTP.
- Para uskup tolak proyek PLTP di Flores dan Lembata.
- Bertentangan dengan gereja dan arah pembangunan daerah.
Jakarta, IDN Times - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia angkat suara perihal banyaknya penolakan terhadap proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Nusa Tenggara Timur (NTT). Bahlil enggan menampik adanya penolakan tersebut.
Dia mengatakan pihaknya bakal tetap menjalankan sosialisasi di daerah-daerah yang memiliki potensi panas bumi. Menurut Bahlil, penolakan terjadi lantaran masyarakat punya banyak pertimbangan sehingga ke depannya dia akan tetap mengedepankan komunikasi dengan pihak-pihak terkait.
"Kita sosialisasi kan secara baik. Kalau memang saudara-saudara kita di sana masih mempertimbangkan, ya kita tetap komunikasi dulu. Jangan dulu kita lakukan," ujar Bahlil di PLTP Blawan Ijen Bondowoso, dikutip Jumat (27/6/2025).
1. Bahlil prioritaskan daerah yang sudah ingin mengembangkan PLTP
Mantan Menteri Investasi/Kepala BKPM itu menambahkan bakal memprioritaskan wilayah-wilayah yang memang memiliki potensi dan ingin mengembangkan proyek panas bumi untuk sumber pembangkit listrik. "Bagi daerah-daerah yang memang saudara-saudara kita sudah ingin, pemerintahnya ingin, ya itu dulu yang kita prioritaskan. Jadi ini kan harus pelajaran psikologis. Suasana kebatinan harus semuanya baik ya," tutur Bahlil.
"Rencana itu akan baik kalau semuanya bisa menerima. Kalau belum bisa menerima, jangan dulu kita melakukan secara tergesa-gesa," sambungnya.
2. Para uskup tolak proyek PLTP di Flores dan Lembata
Sebelumnya diberitakan, para Uskup Provinsi Gerejawi Ende menyatakan penolakan eksploitasi sumber daya alam terutama energi geothermal di Pulau Flores dan Lembata, NTT. Ada enam uskup menyatakan penolakan mereka ke dalam Surat Gembala Pra-Paskah Para Uskup Provinsi Gerejawi Ende. Surat ini terbit atas hasil sidang tahunan mereka di Seminari Tinggi Santu Petrus Ritapiret, Kabupaten Sikka pada 10 - 13 Maret 2025.
Para uskup yang membubuhkan tanda tangan pada surat ini ialah Uskup Agung Ende, Mgr. Paulus Budi Kleden, SVD; Uskup Denpasar, Mgr. Silvester San; Uskup Larantuka, Mgr. Fransiskus Kopong Kung; Uskup Ruteng, Mgr. Siprianus Hormat; Uskup Maumere, Mgr. Edwaldus Martinus Sedu; dan Uskup Labuan Bajo, Mgr. Maksimus Regus.
Mereka mempertanyakan eksploitasi dan eksplorasi ini untuk pembangunan atau justru merusak masa depan. Sementara eksploitasi energi geothermal atau panas bumi di Flores dan Lembata ekosistemnya rapuh. Hal itu kemudian ini dinilai berisiko besar, tidak bijaksana, dan akan berdampak pada lingkungan, ketahanan pangan, keseimbangan sosial dan keberlanjutan kebudayaan.
"Kita telah menyaksikan sejumlah persoalan yang muncul dari (rencana) eksplorasi dan eksploitasi energi geothermal. Kami menilai energi geothermal bukanlah pilihan yang tepat untuk konteks Flores dan Lembata, dengan topografinya yang dipenuhi gunung dan bukit dan sumber mata air permukaan yang amat terbatas," tulis mereka sebagai poin pertama surat itu.
3. Bertentangan dengan gereja dan arah pembangunan daerah
Selanjutnya, para uskup menilai pilihan eksploitatif ini justru bertabrakan dengan arah utama pembangunan. Sebaliknya arah pembangunan daerah ialah pariwisata, pertanian, perkebunan, peternakan unggulan serta pertanian dan kelautan.
Mereka juga menekankan bahwa krisis sosial dan lingkungan saling terkait sehingga Gereja Katolik dipanggil untuk menjaga ciptaan, bukan sebaliknya. Paus Fransiskus dalam Laudato Si’ juga telah menegaskan hal ini.
"Kami mendorong penggunaan energi ramah lingkungan seperti energi surya, dengan tanggung jawab dan visi keberlanjutan. Gagasan ini juga searah dengan Surat Pastoral Konferensi Federasi Para Uskup se-Asia kepada Gereja-gereja Lokal di Asia tentang Pemeliharaan Ciptaan: Panggilan untuk Pertobatan Ekologis," tulis mereka lagi.
