Bapanas Minta Bulog Stop Sementara Bansos Beras, Wamen BUMN Buka Suara

07 Feb 2024, 16:27 WIB

Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo. (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Jakarta, IDN Times - Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo alias Tiko merespons permintaan Badan Pangan Nasional (Bapanas) agar Bulog menghentikan distribusi bansos beras sampai Pilpres 2024. Dia mengatakan, dalam penyaluran bansos beras, Bulog memang bekerja sama dengan Bapanas.

“Saya gak ikut kebijakan itu. Kita sama Bapanas kan kerja sama. Itu kan beras untuk intervensi pasar, SPHP memang kita bantuan langsung melalui Bulog, Bapanas itu kan dalam bentuk beras karena harga beras memang sedang mahal,” kata Tiko di kantor Kemenko Marves, Jakarta, Rabu (7/2/2024).

1. Bansos beras masih dibutuhkan banyak orang

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) beras. (dok. Bapanas)

Namun, menurut Tiko, bansos beras masih dibutuhkan banyak orang, apalagi harga beras masih tinggi.

“Gak tahu ya, karena beras kan memang masih mahal dan masih banyak yang membutuhkan,” ujar Tiko.

2. Bapanas minta Bulog hentikan penyaluran bansos beras sampai Pilpres 2024

Beras untuk program bantuan sosial (bansos) pemerintah. (dok. Bapanas)

Sebelumnya, Bapanas menyampaikan surat kepada Perum Bulog untuk menghentikan penyaluran bansos beras sementara waktu di seluruh wilayah indonesia. Hal ini dilakukan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sesuai jadwal yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Kami sampaikan agar Perum Bulog menghentikan sementara penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk bantuan pangan beras pada tanggal 8-14 Februari 2024 di seluruh wilayah,” tulis surat Bapanas kepada Perum Bulog yang diterima IDN Times, Rabu (7/2/2024).

3. Penyaluran bansos beras dihentikan tak ada hubungan dengan politisasi

Penyaluran bantuan sosial (bansos) beras oleh Presiden Joko “Jokowi” Widodo. (dok. Bapanas)

Meski begitu, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menegaskan tidak adanya politisasi dalam program bansos beras. Adapun penghentian itu dilakukan karena ada hari libur pada 8-9 Februari 2024, hari terakhir kampanye pada 10 Februari 2024, dan hari tenang pada 11-13 Februari 2024, serta hari pencoblosan pada 14 Februari.

Selain itu, menurutnya pemerintah juga sedang melakukan pemutakhiran data penerima bansos beras. Adapun program bansos beras diperpanjang sampai Juni 2024, di mana setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima 10 kilogram (kg) beras.

“Bantuan pangan pemerintah dihentikan sementara karena memang tidak ada politisasi bantuan pangan. Dihentikan sementara untuk menghormati pemilu dan pemutakhiran data,” ujar Arief.