Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto meminta suku bunga program Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar turun di bawah 9 persen. Prabowo mengatakan, tujuannya agar masyarakat bisa sejahtera.
“Ini keputusan politik, saya sudah ambil bahwa bunga untuk Permodalan Nasional Madani, untuk kredit keluarga prasejahtera, dari 24 persen, kita turunkan harus di bawah 10 persen, harus di bawah 9 persen,” ujar Prabowo di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Dalam kesempatan itu, Prabowo menyoroti adanya perbedaan suku bunga yang diterapkan bagi pengusaha besar.
“Padahal pengusaha-pengusaha besar kalau ke bank mungkin dapat 10 persen, 9 persen. Iya Pak Rosan, berapa? 9 persen? Bayangkan, orang kaya dikasih 9 persen, orang miskin 24 persen. Ini negara Pancasila, saya tidak paham,” ucap dia.
Prabowo kembali menegaskan, pemerintahannya berpatokan pada Pancasila. Sehingga, keadilan sosial bisa diterapkan dengan baik.
“Terus menerus, kita akan pelajari di mana sistem kita lemah, di mana kekurangan kita perbaiki. Patokan kita adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak hanya slogan. Kita mau wujudkan situasi yang sebenarnya,” kata dia.
Lebih lanjut, Prabowo juga meminta jajarannya untuk tidak mempersulit izin usaha. Prabowo ingin aparatur sipil negara (ASN) bekerja efisien. Prabowo mengatakan, banyak pengusaha mengeluh karena sulitnya izin usaha di Indonesia.
"Permudah perizinan, jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh, mereka mau bekerja dan mereka mau investasi tapi kadang-kadang nunggu izin itu satu tahun, dua tahun. Sedangkan di negara lain dua minggu. Kita harus mengacu kepada negara tetangga. Kalau mereka bisa keluarkan izin dalam dua minggu kenapa kita dua tahun? Regulasi sederhanakan," ucap dia.
"Kecenderungan regulasi adalah inisiatif dari birokrat-birokrat untuk, terus terang saja saya sampaikan, untuk cari peluang. Ada yang nanti minta kickback, minta uang supaya izinnya dipercepat keluar," sambungnya.
Prabowo menyampaikan, sudah memerintahkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi untuk mengumpulkan sejumlah pakar. Tujuannya, untuk membentuk satgas percepatan izin usaha.
"Mensesneg saya minta nanti dikumpulkan pakar-pakar bikin satgas khusus untuk mempercepat deregulasi. Sederhanakan ya, jangan persulit," imbuhnya.