Basuki Ungkap Alasan ASN Belum Jadi Pindah ke IKN
- Penundaan pemindahan ASN ke ibu kota baru disebabkan konsolidasi organisasi belum selesai.
- Prasarananya dianggap belum siap, akan selesai Februari ini.
Jakarta, IDN Times - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono menjelaskan alasan di balik penundaan pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke ibu kota baru Indonesia.
Dia menyebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) sebelumnya memang telah mengeluarkan surat edaran pada Oktober 2024, yang menginstruksikan pemindahan ASN dimulai Januari 2025.
"Menpan dulu pada bulan Oktober, kalau nggak keliru, itu mengeluarkan edaran untuk mulai pindah Januari," kata Basuki dalam program Ngobrol Seru by IDN Times, Kamis (6/2/2025).
1. Ada beberapa faktor yang sebabkan pemindahan ASN ditunda
Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu menjelaskan, penundaan pemindahan ASN ke ibu kota baru negara ke Kalimantan Timur (Kaltim) disebabkan oleh beberapa faktor.
Pertama, konsolidasi organisasi di berbagai kementerian dan lembaga belum selesai, termasuk pelantikan pejabat eselon I dan pembahasan struktur organisasi.
"Kemudian juga adanya persiapan prasaranannya dianggap belum, nanti baru akan selesai Februari ini," ujar Basuki.
2. Surat terkait pemindahan ASN mulai Januari akhirnya dibatalkan
Basuki menyampaikan surat edaran yang dikeluarkan pada Oktober lalu terkait pemindahan ASN ke IKN telah ditunda atau dibatalkan. Dia menjelaskan, waktu pemindahan ASN akan ditentukan kemudian.
"Beliau menunda, membatalkan surat Oktober tadi, namun dalam suratnya akan ditentukan kemudian," tuturnya.
3. Prabowo belum membahas lebih lanjut soal pemindahan ASN
Basuki menegaskan, pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto pada 3 Februari 2025, tidak membahas pemindahan ASN ke IKN, melainkan fokus pada peninjauan desain untuk lembaga legislatif dan yudikatif di IKN.
"Waktu 3 Februari itu kita hanya membahas reviu desain untuk yang legislatif dan yudikatif," ujarnya.
Selain itu, dia juga menyebut dalam pertemuan itu hanya dihadiri oleh Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Menteri Pekerjaan Umum (PU), serta dirinya.
