Bentuk BUMN Ekspor, Pemerintah Ingin Indonesia Jadi Penentu Harga

​Fokus utama dari kebijakan baru pemerintah adalah mengonsolidasikan ekspor komoditas di bawah kendali BUMN. Strategi itu dirancang agar Indonesia tidak sekadar menjadi pengikut tren harga, melainkan menjadi pihak yang memiliki wewenang untuk menetapkan harga.

Mengingat dominasi Indonesia sebagai negara pengekspor CPO terbesar, Budi menekankan pentingnya memaksimalkan potensi tersebut agar Indonesia bisa mengatur alur dan nilai jual produknya sendiri di level internasional.

"Nah sebenarnya kan maksudnya ketika BUMN, BUMN ekspor kan komoditasnya itu kan punya kita ya. Kita yang ekspor, katakanlah CPO aja kan kita nomor satu ekspornya. Maksudnya biar kita itu mempunyai bargaining position yang kuat dalam menentukan harga," paparnya.

Di sisi lain, Budi menyebut teknis pelaksanaan kebijakan tata kelola ekspor masih dalam pembahasan. Pemerintah juga dijadwalkan menggelar sosialisasi untuk membahas lebih lanjut skema yang akan diterapkan.

Saat ditanya apakah sistem baru tersebut sudah disampaikan kepada negara mitra dagang, dia mengatakan pembahasan saat ini masih difokuskan di internal Indonesia.

"Itu teknisnya masih pembahasan. Nanti-nanti kabar sore nanti kan ada acara lagi, sosialisasi. Sore jam 4," ujar dia.

Pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap kontrak ekspor yang terindikasi under-invoicing atau pelaporan nilai ekspor di bawah harga sebenarnya. Itu dilakukan lewat BUMN khusus ekspor di bawah Danantara.

Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Perkasa Roeslani mengatakan evaluasi dilakukan apabila ditemukan harga penjualan dalam kontrak berada di bawah indeks pasar dunia yang berlaku saat transaksi berjalan.

"Ya kalau ada kita lihat ada indikasi penjualan under-invoicing ya tentunya kita akan apa melakukan evaluasi mengenai kontrak itu," katanya kepada jurnalis di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian, Jakarta, Kamis (21/5/2026).