Berdiri di Bawah Danantara, BUMN Ekspor DSI Tetap Harus Cari Cuan

DSI akan mulai beroperasi pada 1 Juni 2026. Di periode yang disebut masa transisi itu, DSI hanya akan melakukan pencatatan dokumen ekspor, dan pemeriksaan harga komoditas yang akan dibeli importir dari luar negeri.

Pada 1 September 2026, perusahaan yang sudah siap mengalihkan seluruh kegiatan ekspornya ke DSI, maka bisa menjual komoditasnya ke BUMN ekspor itu. Namun, jika belum siap, maka tetap diberikan waktu transisi.

Pada 1 Januari 2027, seluruh ekspor CPO, batu bara, dan ferrous alloy sepenuhnya dilakukan oleh DSI, dan perusahaan hanya bisa menjual komoditasnya ke DSI.

Pandu meyakini, DSI bisa mendapatkan harga yang lebih baik untuk komoditas yang diekspor. Sehingga, target pemberantasan praktik under-invoicing bisa dicapai.

“Paling enggak end game ini saya tahu Januari. Keinginan kami end game saya sudah bisa beli, dan nanti jual ke market. And the best way to look at it adalah kemungkinan kami bisa dapat harga lebih baik dari pada yang sekarang. Karena it's all about bargaining power,” kata Pandu.

Pandu mengatakan, Indonesia merupakan salah satu produsen terbesar CPO, batu bara, dan ferrous alloy di dunia. Oleh sebab itu, pemerintah ingin mengoptimalkan penerimaan negara dari ekspor ketiga komoditas tersebut.

Selain ketiga komoditas itu, nikel juga menjadi kekuatan Indonesia. Terkait peluang DSI juga mengelola ekspor nikel, menurut Pandu fokus pemerintah masih pada hilirisasi nikel. Jika hilirisasi nikel sudah optimal, kemungkinan pasokan nikel Indonesia seluruhnya diperlukan untuk kebutuhan dalam negeri.

“Soal nikel itu kita harus proses. It has to be yang sudah diproses, sudah go through downstream. Dan apabila nanti downstream-nya dipakai all the way sampai pembuatan mobil atau sebagainya, ya kita enggak bisa ekspor apa-apa, eya nggak perlu di ekspor karena. itu kegunaan. Jadi biar clear saja. Tapi dari sisi PT DSI sendiri, ini namanya you cannot get all three on one go. Semuanya step by step by step,” tutur Pandu.

Di sisi lain, perluasan dari ekspor komoditas SDA akan dilakukan sesuai dengan kapabilitas dari sumber daya manusia (SDM) di PT DSI.

“Nantinya kalau ada pengembangan lain sesuai dengan skill set SDM yang ada, nanti akan dikembangkan,” kata Pandu.

Berbeda dengan Pandu, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono mengatakan DSI tidak mencari keuntungan. Dia mengatakan, DSI hanya bertugas untuk membuat ekspor komoditas SDA menjadi satu pintu, dengan melakukan pengawasan kebijakan ekspor agar transparan dan akuntabel.

“Jadi kalau ada isu-isu seolah-olah PT DSI nanti mengambil untung, ini enggak. Dalam hal ini PT DSI tidak mengambil keuntungan, tapi dia mengelola dan sekaligus mengawasi kegiatan ekspor sumber daya alam kita yang keluar. Jadi tidak mengambil biaya tambahan atau mengambil keuntungan tambahan," ucap Sudaryono.