Biaya Operasional LKPP Ditekan, Pegawai Hanya ke Kantor Tiga Hari
Jakarta, IDN Times - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) meminta pegawainya untuk bekerja dari mana pun atau work from anywhere (WFA) selama dua hari dalam sepekan atau 5 hari kerja. Dengan begitu, mereka hanya ke kantor selama tiga hari.
Langkah ini diambil untuk menekan biaya operasional seperti listrik hingga air. Terlebih anggaran LKPP telah dipotong Rp49,6 miliar dari pagu awal Rp166,71 miliar, artinya anggaran LKPP hanya tersisa Rp117,11 miliar.
"Terus terang efisiensi yang kami lakukan dalam biaya operasional adalah kebijakan kami mulai minggu lalu bahwa kami offline atau work from office pada Senin, Selasa, Rabu. Kamis-Jumat kami work from anywhere dan kantor kami LKPP pada Kamis-Jumat itu kita minimalkan untuk pemakaian listrik, telepon, air dengan harapan supaya biaya operasional bisa kita tekan," ucapnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI, Rabu (12/2/2025).
Tak hanya itu, biaya manajemen building yang sudah dikontrak untuk setahun, akhirnya dilakukan adendum. Langkah ini diambil sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi anggaran.
Adendum biasanya digunakan untuk menggambarkan perubahan atau tambahan yang dibuat setelah dokumen asli telah disepakati atau ditandatangani.
"Kita minta untuk mereka melakukan efisiensi lagi dan itu adalah bagian dari langkah-langkah kita untuk bisa mendapatkan efisiensi sesuai harapan Presiden," kata dia.
Saat ini LKPP juga mengurangi penggunaan kertas atau paperless dalam setiap kegiatannya dan digantikan dengan online atau menggunakan teknologi.
"Kami sudah lakukan paperless. Komponen untuk alat tulis kantor (ATK) sudah kami nolkan. Kemudian bagaimana program lainnya? Ya hybrid, Zoom," kata dia.
Ia tak menampik akan ada kendala bagi UMKM di wilayah terpencil yang masih minim tersentuh digitalisasi.
"Tapi begitu masuk ke wilayah terpencil, sosialisasi dengan UMKM rasa-rasanya pengalaman kami tahun lalu tidak banyak UMKM yang peduli dengan digitalisasi. Tapi ini adalah tantangan yang akan kita jawab dengan terus sosialisasi, supaya teman-teman UMKM di daerah bisa segera melakukan transaksi lewat katalog versi 6," ujar dia.
Katalog Elektronik Versi 6 adalah platform digital yang digunakan untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah. Platform ini dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan PT Telkom Indonesia.