BKF: Penerimaan Negara dari Ekspor Pasir Laut Kecil

Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memastikan kebijakan ekspor pasir laut tidak akan merusak lingkungan.

Dia memastikan hal tersebut karena ada teknologi yang memadai sehingga pengerukan tidak akan dilakukan serampangan.

"Ndak (merusak lingkungan) dong, semua sekarang karena sudah ada GPS segala macam, kita pastikan tidak (merusak lingkungan) itu," kata di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Ia menjelaskan, kebijakan tersebut diberlakukan untuk pendalaman alur laut yang sudah mulai dangkal akibat sedimentasi. 

"Pasir laut itu kita pendalaman alur, karena kalau tidak, alur kita itu akan makin dangkal. Jadi untuk kesehatan laut juga," ujarnya.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membatalkan izin ekspor pasir laut.

Lantaran, dibukanya izin ekspor pasir laut melalui Peraturan Pemerintah (PP) 26/2023 berpotensi merusak lingkungan dan ekologi, menyengsarakan rakyat pesisir laut, dan menenggelamkan pulau-pulau, mengerutkan wilayah daratan Indonesia.

Fahmy mengatakan Jokowi mestinya melanjutkan legasi kebijakan Presiden Megawati yang sudah melarang ekspor pasir laut sejak 20 tahun lalu. Larangan tersebut tertuang melalui Surat Keputusan (SK) Menperindag No 117/MPP/Kep/2/2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut.

Fahmy mengatakan kran ekspor yang dibuka oleh Jokowi akan berdampak buruk dalam berbagai hal. Izin ekspor pasir laut dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan ekologi yang lebih luas dan membahayakan bagi rakyat pesisir laut.

"Bahkan pengerukan pasir laut secara ugal-ugalan akan menenggelamkan pulau-pulau di sekitarnya. Padahal, keuntungan ekonomi yang diterima Indonesia atas ekspor pasir laut itu, tidak setimpal dengan kerusakan lingkungan dan ekologi yang akan terjadi," ujar Fahmy, Rabu (31/5/2023).

Sebagaimana diketahui, ekspor pasir laut kembali dibuka, setelah dua dekade dihentikan oleh pemerintah.  Dalam aturan terbaru, izin ekspor pasir laut diatur dalam pasal 9 butir 2 huruf d dalam PP tersebut. Dalam pasal itu disebutkan, pemanfaatan hasil sedimentasi yang termasuk pasir laut diperbolehkan untuk diekspor.

"Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," bunyi pasal 9 butir 2 huruf d, dikutiip IDN Times, Senin (29/5/2023).

Sebelumnya, larangan ekspor pasir laut tertuang dalam Keputusan Menperindag Nomor 117/MPP/Kep/2/2003. Kala itu, keputusan penghentian ekspor pasir laut, ditetapkan di Jakarta pada 28 Februari 2003 oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Rini Soemarno Soewandi.

Dikutip dari aturan tersebut, pertimbangan menghentikan sementara ekspor pasir laut yakni untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas, berupa tenggelamnya pulau-pulau kecil khususnya di sekitar daerah terluar dari batas wilayah Indonesia.

Dalam aturan tersebut, yang dimaksud dengan pasir laut adalah bahan galian pasir pada wilayah perairan Indonesia yang tidak mengandung unsur mineral golongan A dan atau golongan B, dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi dan pertambangan.

Dalam Pasal 2, ekspor pasir laut ini dihentikan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Penghentian ekspor pasir laut ini akan ditinjau kembali setelah tersusun program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau-pulau kecil, serta telah adanya penyelesaian penetapan batas wilayah laut antara Indonesia dan Singapura.