BPKP Rampungkan Hasil Audit, Jadi Impor KRL Bekas dari Jepang?

05 Apr 2023, 15:00 WIB

Ilustrasi KRL (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Jakarta, IDN Times - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memastikan telah merampungkan reviu rencana impor kereta bekas dari Jepang pada akhir Maret 2023.

Juru Bicara BPKP, Azwad Zamroddin Hakim mengatakan, laporan hasil reviu tersebut telah disampaikan kepada para pemangku kepentingan atau stakeholders.

"Yang jelas beberapa waktu lalu BPKP sudah menyerahkan hasil reviu rencana impor kereta kepada stakeholder," ucap Azwad dalam keterangan resmi yang diterima IDN Times, Rabu (5/4/2023).

Laporan tersebut berisikan rekomendasi BPKP kepada pemangku kepentingan,yakni Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terkait pengambilan keputusan impor KRL bekas dari Jepang.

1. BPKP tidak bisa membuka hasil reviu ke publik

Ilustrasi KRL (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Kendati begitu, Azwad menegaskan tidak bisa membuka hasil reviu tersebut kepada publik.

Menurut dia, kode etik profesi auditor internal mengatur bahwa auditor internal menghargai nilai dan kepemilikan informasi dan tidak membuka informasi tersebut, kecuali terdapat kewajiban hukum atau profesional yang mengharuskan untuk melakukannya.

"Untuk rekomendasi dan saran dari hasil reviu BPKP dapat ditanyakan langsung kepada pemangku kepentingan yang telah meminta BPKP melakukan audit beberapa waktu lalu," ujar Azwad.

2. Kemenperin tolak impor KRL bekas dari Jepang

Suasana Stasiun KRL Commuter Line jalur Tanah Abang-Serpong. (IDN Times/Herka Yanis)

Sebelumnya, Kemenperin melalui Sekretaris Jenderalnya, Dody Widodo, menegaskan bahwa impor tersebut tidak perlu dilakukan. Sebab, kebutuhan kereta di dalam negeri bisa disediakan industri kereta api nasional.

"PT Industri Kereta Api (INKA) bisa membuat itu semua, kenapa harus impor kereta api bekas dari Jepang? Katanya bangga beli buatan Indonesia. Bangladesh saja membeli produk kereta kita sampai Rp1,3 triliun," kata Dody, dikutip ANTARA pada Kamis, 10 Maret 2023.

Pada dasarnya, PT KCI telah memesan KRL pengganti sesuai dengan jumlah KRL yang pensiun. Pemesanan itu dilakukan KCI kepada INKA. Namun, mereka baru sanggup menyediakan KRL pesanan KCI pada 2025 dengan harga yang tinggi.

3. DPR juga tolak impor KRL bekas dari Jepang

Gedung MPR DPR RI (IDN Times/Marisa Safitri)

Rencana KCI mengimpor kereta bekas dari Jepang juga mendapatkan penolakan DPR RI. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VII, Bambang Hariyadi dan Anggota Komisi VI, Andre Rosiade.

Menurut Bambang, rakyat Indonesia mesti diberikan yang terbaik untuk kebutuhan transportasinya. Impor kereta bekas dari Jepang dinilai Bambang tidak sejalan dengan semangat Presiden Joko "Jokowi" Widodo yang selalu ingin memberikan hal terbaik buat rakyatnya.

"Sudah menjadi kewajiban kita semua, pemerintah dan juga DPR untuk memberikan yang terbaik untuk rakyat. Mobil listrik untuk pejabat saja dibelikan baru, masa untuk transportasi rakyat dikasih barang bekas," ucap Bambang kepada IDN Times pada Kamis, 10 Maret 2023.

Sementara itu, Andre menyatakan bahwa KCI tidak punya sistem perencanaan yang baik sehingga harus meminta persetujuan impor saat ini.

KCI, kata Andre, sudah sepantasnya merencanakan dari jauh hari soal penggantian KRL yang mesti beroperasi tahun ini.

"Kalau Anda punya perencanaan ganti 2023 kenapa gak Anda persiapkan dari jauh-jauh hari gitu lho. Anda ke INKA 2021 atau 2020, ini kan pabrik kereta api ya bukan kacang goreng yang hari ini pesan besok datang gitu loh. Ini anehnya, tiba-tiba mereka maksa impor," tutur Andre kepada IDN Times pada Selasa, 7 Maret 2023.