Bulog Usul Pakai AI dan Teknologi untuk Atasi Krisis Pangan

Sebagai informasi, program Makmur telah memberi pengawasan dan pendampingan intensif kepada petani, mulai dari pengelolaan budidaya tanaman, digital farming, hingga mekanisasi pertanian.

Selain itu, disiapkan juga akses permodalan, perlindungan risiko pertanian, serta kepastian pembelian dengan harga kompetitif.

Solusi lain yang ditawarkan Bayu adalah penerapan teknologi pengolahan pangan. Bayu menjelaskan, teknologi memungkinkan Indonesia untuk diversifikasi pangan dengan hasil yang lebih baik. Misalnya, pengolahan singkong menjadi nasi yang dinilai memiliki nilai produksi lebih tinggi daripada beras.

"Singkong memproduksi karbohidrat paling tinggi per hektare. Padi mungkin hanya 5-7 ton udah hebat, singkong bisa 100 ton per hektare. Sekarang mungkin kurang diperhatikan, jadi sekitar 20 ton. Sebanyak 20 ton saja sudah lebih gede dari padi. Jadi kalau bikin singkong menjadi nasi harus masuk teknologi pangan," jelas Bayu.

Strategi yang dipaparkan Bayu dinilai mampu mengatasi permasalahan, termasuk kurangnya lahan pertanian. Menurut data yang dimilikinya, Indonesia kehilangan 100 ribu hektare lahan pertanian setiap tahun, yang beralih fungsi menjadi perumahan dan infrastruktur lainnya.

Meski demikian, Bayu menegaskan Perum Bulog hanya bisa memberikan saran dan mendorong pemerintah untuk menerapkan dua kebijakan tersebut. Ia berharap, ketika pemerintah mampu melakukan dua strategi, maka Indonesia bisa menghadapi berbagai tantangan ke depannya.

"Let's open our mind untuk hal yang berbeda, yang baru. Iklim semakin tidak pasti. Kita sudah tidak ingin bongkar hutan karena dampaknya lebih besar. Lalu, penduduk terus bertambah dan negara lain punya ekonomi politik masing-masing. Let's think differently," ujar dia.

Pengolahan singkong yang disebut oleh Bayu merupakan contoh dari hilirisasi, yang tidak selalu terkait dengan nikel atau pertambangan. Dalam banyak kesempatan, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) selalu mendorong hilirisasi atau optimalisasi nilai tambah dari produk-produk UMKM.

Hilirisasi UMKM sendiri telah didukung oleh dua regulasi, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang perlindungan serta kemudahan pemberdayaan UMKM dan PP Nomor 8 Tahun 2021 tentang permodalan UMKM.

“Aturan-aturan itu akan membantu pengembangan UMKM. Terutama untuk melakukan standarisasi, legalisasi, hingga sertifikasi, sehingga bisa ikut menyukseskan agenda penanaman modal. Ini agar tidak mengandalkan (hilirisasi) yang besar-besar saja seperti nikel. Kita harus memperhatikan yang kecil-kecil, seperti UMKM,” kata Danang SWR yang merupakan pejabat di Kemenko bidang Perekonomian pada Oktober 2023.