CEK FAKTA: Benarkah Tingkat Kemiskinan di Indonesia Terus Turun?

Dalam Buku Saku 0% yang dirilis pemerintah, tercatat angka kemiskinan ekstrem di Indonesia terus mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Berdasarkan data Bank Dunia, tingkat kemiskinan ekstrem mencapai sekitar 74,3 persen pada 1984, dan menurun drastis menjadi 0,85 persen pada Maret 2025.

Dengan pencapaian ini, pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan tren positif tersebut melalui intervensi yang tepat sasaran dan berbasis data.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2025 menurun 490 ribu orang, menjadi 23,36 juta orang, dari sebelumnya 23,85 juta orang pada Maret 2025. Sementara, persentase penduduk miskin juga turun 0,22 persen poin, dari 8,47 persen menjadi 8,25 persen.

Secara historis, jumlah penduduk miskin di Indonesia menunjukkan tren penurunan yang konsisten. Pada September 2021, jumlah penduduk miskin tercatat 26,5 juta orang, kemudian turun menjadi 26,16 juta orang pada September 2022, dan kembali menurun menjadi 24,06 juta orang pada September 2024.

Berdasarkan wilayah, persentase penduduk miskin di perkotaan maupun pedesaan juga mengalami penurunan. Namun, BPS menegaskan disparitas tingkat kemiskinan antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih relatif lebar. Tingkat kemiskinan di perkotaan pada September 2025 tercatat 6,6 persen, turun 0,13 persen poin dibandingkan Maret 2025. Sementara, tingkat kemiskinan di pedesaan tercatat 10,72 persen, atau menurun 0,31 persen poin dibanding periode yang sama.

Adapun penghitungan garis kemiskinan ekstrem internasional yang baru, yang didefinisikan sebagai nilai tipikal garis kemiskinan nasional, yang ditetapkan oleh negara-negara berpendapatan rendah, kini ditetapkan 3,00 Dolar AS per hari (setara Rp546.400 per bulan setelah memperhitungkan biaya hidup di Indonesia).

Dua garis kemiskinan internasional lainnya didefinisikan sebagai nilai tipikal garis kemiskinan nasional di antara negara-negara LMIC, yang ditetapkan 4,20 Dolar AS per hari (Rp765.000 per orang per bulan), dan di antara negara-negara UMIC sebesar 8,30 Dolar AS per hari (sekitar Rp1.512.000 per orang per bulan).

Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, mengatakan pemerintah menjadikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai fondasi utama dalam perumusan dan penyaluran kebijakan sosial.

“Semua bantuan sosial sebetulnya berbasis data terlebih dahulu. Makanya, datanya diperbaiki oleh Pak Prabowo. Melalui integrasi DTSEN, pemerintah kini menggunakan satu data terpadu yang menggabungkan berbagai variabel sosial dan ekonomi secara terpusat,” ujarnya.

Langkah ini dinilai mampu menjawab persoalan klasik dalam penyaluran bantuan sosial yang selama ini kerap mengalami ketidaktepatan sasaran. Dengan pendekatan triangulasi data yang diperkuat melalui pembaruan berbasis sistem digital secara berjenjang, pemerintah memastikan tingkat akurasi yang lebih tinggi dalam menyalurkan bantuan. Qodari menilai terobosan ini sebagai lompatan signifikan dalam tata kelola kebijakan publik.

“Hemat saya, DTSEN ini adalah revolusi data sekaligus revolusi kebijakan publik,” tegasnya.

Ia menyebut sistem ini juga berdampak signifikan terhadap efisiensi anggaran negara. “Ini adalah game changer untuk keuangan negara agar lebih akurat dan efisien.”

Melalui sistem satu pintu berbasis DTSEN, pemerintah menghadirkan mekanisme penyaluran bantuan yang lebih transparan dan mudah diakses masyarakat. Skema ini memungkinkan setiap penerima manfaat terpetakan secara sistematis dalam berbagai program subsidi, sekaligus memberi ruang bagi masyarakat untuk memantau statusnya secara mandiri.

“Dengan sistem satu pintu ini, masyarakat yang terdaftar dalam DTSEN akan otomatis terpetakan untuk berbagai program subsidi pemerintah, sekaligus dapat mengecek status desil mereka secara mandiri melalui aplikasi resmi,” jelas Qodari.

Saat ini, mayoritas masyarakat Indonesia berada pada kelompok menuju kelas menengah (aspiring middle class), yang mencapai sekitar 142 juta orang. Meski demikian, pemerintah masih menghadapi tantangan dengan adanya sekitar 67,9 juta penduduk rentan miskin, 23,85 juta penduduk miskin, serta 2,38 juta orang dalam kondisi miskin ekstrem.

Dengan demikian, benar pemerintah berhasil meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial melalui DTSEN dan berhasil menurunkan tingkat kemiskinan.