Celios: Jumlah Menteri Indonesia Lebih Banyak dari AS dan China
- Presiden Prabowo melantik 48 menteri untuk Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.
- Analisis Celios menyoroti kabinet gemuk Prabowo, dengan jumlah menteri lebih banyak dibandingkan negara besar lain seperti AS dan China.
Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik 48 menteri untuk Kabinet Merah Putih selama periode 2024-2029. Dengan jumlah menteri tersebut, banyak pihak yang menyebutkan Prabowo menjalankan kabinet gemuk.
Hal itu pun menjadi sorotan Center of Economic and Law Studies (Celios). Dalam analisisnya, Celios mengutip argumen Prabowo yang bilang bahwa Indonesia adalah negara besar sehingga memerlukan banyak menteri untuk mengelola pemerintahan secara efektif.
Namun, hal itu jauh berbeda jika dibandingkan dengan negara besar lain yang memiliki penduduk dalam jumlah banyak seperti Amerika Serikat (AS) dan China.
"Amerika Serikat, dengan populasi sekitar 346 juta orang hanya memiliki 15 eksekutif departemen setingkat kementerian. Bahkan China sebagai negara dengan populasi terbesar di dunia yang mencapai lebih dari 1,4 miliar, hanya memiliki 21 kementerian. Sementara itu, Indonesia dengan populasi sekitar 275 juta memiliki 48 kementerian, jauh lebih banyak dibandingkan negara-negara tersebut," tulis Celios dalam analisisnya, dikutip Senin (21/10/2024).
Fakta itu disebut Celios menunjukkan bahwa banyaknya jumlah menteri bukanlah cara untuk meningkatkan efisiensi dan efektifivitas pemerintahan. Sebaliknya, hal itu justru berpotensi memperbesar birokrasi dan meningkatkan pemborosan anggaran negara.
1. Penetapan menteri dan wamen tidak menerapkan meritrokrasi
Di sisi lain, Director of Fiscal Justice Celios, Media Wahyudi Askar mengatakan penetapan menteri dan wakil menteri (wamen) yang dilakukan Prabowo tidak berdasarkan prinsip meritrokrasi. Hal itu kemudian menjadi ironi mengingat pemerintah tengah menjalankan proses rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) guna mengisi posisi-posisi dalam pemerintahan.
"Saat ini, proses rekrutmen CPNS tengah berlangsung dengan tahapan seleksi yang ketat dan memakan waktu panjang untuk memastikan bahwa hanya individu dengan kompetensi terbaik yang diterima. Ironisnya, jabatan-jabatan strategis di tingkat pemerintahan, termasuk menteri dan wakil menteri, justru tampaknya tidak mengikuti prinsip meritokrasi," ujar Media.
"Alih-alih memilih berdasarkan keahlian dan rekam jejak profesional, jabatan tersebut kini cenderung dibagi-bagikan berdasarkan kepentingan politik, termasuk posisi wakil menteri yang dulu sering diisi oleh profesional kini diberikan kepada kader partai politik," sambung dia.
2. Penguatan fungsi lembaga pengawas anggaran
Oleh karena itu, Celios menyarankan adanya penguatan mekanisme pengawasan anggaran dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik.
Penguatan fungsi lembaga-lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA) menjadi penjaga terakhir untuk memastikan akuntabilitas.
BPK juga perlu diberikan wewenang lebih untuk mengaudit penggunaan anggaran kementerian dan lembaga, termasuk menindaklanjuti proses legal penegakan.
Selain itu, KPK dan MA juga berperan penting dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu terhadap para pelanggar kebijakan anggaran dan pejabat yang menyalahgunakan wewenang.
"Sinergi kuat antar lembaga ini akan menjadi kunci dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, efisien, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Apabila lembaga-lembaga ini juga lemah, negara bisa kehilangan arah," tulis Celios dalam laporan hasil analisisnya.
3. Daftar menteri Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran
Sebelumnya diberitakan, Prabowo resmi melantik 48 menteri di Kabinet Merah Putih. Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024).
Pelantikan 48 menteri berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara, Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.
Prabowo memimpin jalannya acara pelantikan. Prabowo meminta 48 menterinya melakukan sumpah jabatan dengan mengikuti ucapannya.
"Demi Allah saya bersumpah, demi Tuhan saya berjanji, bahwa saya akan setia kepada UUD 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab," ujar 48 menteri Prabowo.
Selain itu, Prabowo juga melantik Sanitiar Burhanuddin sebagai Jaksa Agung, Muhammad Herindra sebagai Kepala Badan Intelijen Negara, AM Putranto sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Presiden. Setelah pengucapan sumpah jabatan, mereka kemudian menandatangani berita acara pelantikan.
Berikut daftar menteri dan kepala lembaga setingkat menteri Kabinet Merah Putih yang dilantik Prabowo:
- Budi Gunawan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
- Yusril Ihza Mahendra sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
- Airlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
- Pratikno sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
- Abdul Muhaimin Iskandar sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- Zulkifli Hasan sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan
- Prasetyo Hadi sebagai Menteri Sekretaris Negara
- Muhammad Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri
- Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri
- Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Menteri Pertahanan
- Nasaruddin Umar sebagai Menteri Agama
- Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum
- Natalius Pigai, sebagai Menteri Hak Asasi Manusia
- Agus Andrianto sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
- Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan
- Abdul Mu’ti sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
- Satryo Soemantri Brojonegoro, sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
- Fadli Zon sebagai Menteri Kebudayaan
- Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan
- Saifullah Yusuf sebagai Menteri Sosial
- Yassierli sebagai Menteri Ketenagakerjaan
- Abdul Kadir Karding sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
- Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian
- Budi Santoso sebagai Menteri Perdagangan
- Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
- Dody Hanggodo sebagai Menteri Pekerjaan Umum
- Maruarar Siraitsebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Yandri Susanto sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
- M. Iftitah Sulaiman sebagai Menteri Transmigrasi
- Dody Purwagandhi sebagai Menteri Perhubungan
- Meutya Viada Hafid sebagai Menteri Komunikasi dan Digital
- Andi Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian
- Raja Juli Antoni sebagai Menteri Kehutanan
- Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan
- Nusron Wahid sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
- Rachmat Pambudy sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
- Rini Widyantini sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Erick Thohir sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara
- Wihaji sebagai Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN
- Hanif Faisol Nurofiq sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
- Rosan Perkasa Roeslani sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
- Budi Arie Setiad sebagai Menteri Koperasi
- Maman Abdurahman sebagai Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Widianti Putri sebagai Menteri Pariwisaata
- Teuku Riefky Harsya sebagai Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif
- Arifatul Choiri Fauzi sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Ario Bimo Nandito Ariotedjo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga
- Sanitiar Burhanuddin sebagai Jaksa Agung
- Muhammad Herindra sebagai Kepala Badan Intelijen Negara
- AM Putranto sebagai Kepala Staf Kepresidenan
- Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Presiden
- Teddy Indra Wijaya: Sekretaris Kabinet
