Dadan Tersangka Korupsi MBG, Purbaya: Salah Satu Laporan Juga dari Kita

03 Jun 2026, 23:05 WIB

Triyan Pangastuti

News

Channel

Add Us on Google

Dadan Tersangka Korupsi MBG, Purbaya: Salah Satu Laporan Juga dari Kita

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa saat ditemui di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026). (IDN Times/Triyan)

Intinya Sih

Gini Kak

Kementerian Keuangan berperan dalam pengungkapan dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis yang menjerat mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua wakilnya melalui laporan kepada Kejaksaan Agung.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah menghormati proses hukum dan tidak akan mencampuri penyidikan, sementara evaluasi pimpinan BGN menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto.
Menkum Supratman Andi Agtas menyatakan pemerintah menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada aparat penegak hukum serta menegaskan komitmen Presiden terhadap prinsip negara hukum dan asas praduga tak bersalah.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Ada orang namanya Pak Dadan yang dulu kerja di Badan Gizi Nasional. Sekarang dia dibilang korupsi di program Makan Bergizi Gratis. Pak Purbaya dari Kementerian Keuangan bilang mereka bantu kasih laporan buat periksa kasus itu. Banyak lembaga juga ikut cek. Sekarang semuanya masih diperiksa sama hukum, dan Presiden yang nanti putuskan soal pimpinan BGN.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, Kementerian Keuangan turut berkontribusi dalam proses pengungkapan dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjerat mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan dua mantan wakilnya.

Purbaya menyebut, salah satu laporan yang menjadi bahan penyidikan Kejaksaan Agung berasal dari pihaknya, meski proses pemeriksaan juga melibatkan sejumlah lembaga lain.

"Mungkin salah satu laporan juga dari kita. Bukan dari kita saja ya, (tetapi) BPKP memeriksa, kita periksa, semuanya periksa, mengecek, jadi kita tukar-tukar data lah kira-kira," ucap Purbaya.

Menurut Purbaya, pemerintah menghormati proses hukum yang tengah berjalan, sementara evaluasi terhadap pimpinan BGN merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto.

Ketika dimintai tanggapan lebih lanjut, Purbaya menegaskan, pemerintah tidak akan mencampuri proses hukum yang sedang berlangsung. Menurut dia, evaluasi terhadap pimpinan BGN merupakan kewenangan Presiden.

"Terkait evaluasi kinerja pimpinan BGN, itu keputusan Bapak Presiden. Yang jelas, kita enggak ikut campur dalam proses hukumnya," ujar Purbaya.

Sementara itu, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan, pemerintah menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum (APH).

"Kita serahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Presiden pasti selalu mengingatkan hal-hal yang terkait dengan hal tersebut. Itu saja," kata Supratman.

Saat ditanya mengenai kasus yang menjerat mantan pemimpin BGN mengingat MBG merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, Supratman kembali menegaskan, Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi proses hukum.

"Prinsipnya kan kita negara hukum. Presiden sudah berkali-kali mengingatkan jangan melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Dan kita sekarang masih dalam proses praduga tak bersalah. Kita serahkan kepada mekanismenya, kita serahkan ke APH," ujarnya.