Daftar Ketum Parpol Terkaya di Indonesia, Siapa Saja?

28 Jan 2024, 07:00 WIB

Orang kaya. (IDN Times/Aditya Pratama)

Jakarta, IDN Times - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan sebanyak 17 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal Aceh sebagai peserta Pemilu 2024 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022.

Artikel ini akan mengulas daftar ketua umum (ketum) partai politik (parpol) terkaya di Indonesia yang menjadi peserta pemilu, dikutip langsung dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dipublikasikan.

LHKPN hanya diwajibkan bagi penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 dan pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, serta pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jadi, tidak semua ketum parpol kekayaannya dimuat di LHKPN. Hanya mereka yang pernah atau sedang menjabat sebagai penyelenggara atau pejabat negara, termasuk yang sedang atau pernah mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah dan presiden.

Berikut daftar ketum parpol terkaya!

1. Ketum parpol dengan kekayaan di atas Rp1 triliun

Prabowo Subianto (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dipimpin oleh Prabowo Subianto. Dia menyerahkan LHKPN pada 18 Oktober 2023 dengan harta kekayaan yang dilaporkan sebesar Rp2.042.682.732.691.

Prabowo menyerahkan LHKPN untuk keperluan bagi keikutsertaannya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

2. Ketum parpol dengan kekayaan di atas Rp1 miliar

(Ketua Umum PAN terpilih Zulkifli Hasan menyampaikan pidato kemenangan usai perhitungan suara hasil Kongres V PAN, Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (11/2/2020). Zulkifli Hasan meminta kader PAN bersatu dibawa bendera partai) ANTARA FOTO/Jojon

Zulkifli Hasan yang memimpin Partai Amanat Nasional (PAN) melaporkan LHKPN pada 31 Desember 2022 dengan total kekayaan mencapai Rp27.730.354.340.

Sementara Muhaimin Iskandar, Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyerahkan LHKPN pada 17 Oktober 2023 dengan kekayaan yang dilaporkan sebesar Rp25.975.043.212. Sama seperti Prabowo, dia menyerahkan LHKPN untuk keperluan keikutsertaannya pada Pilpres 2024.

Disusul Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono melaporkan LHKPN pada 3 Oktober 2016 dengan jumlah kekayaan Rp20.405.125.024. Mengingat telah berlalu beberapa tahun sejak pelaporan tersebut, kemungkinan terdapat perubahan jumlah kekayaan.

Selanjutnya, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu melaporkan LHKPN pada 31 Desember 2022 dengan total kekayaan Rp5.271.684.274.

Ketum Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Muhammad Anis Matta melaporkan LHKPN pada 26 Desember 2003 dengan jumlah kekayaan Rp4.753.622.000. Mengingat rentang waktu yang panjang sejak pelaporan tersebut, kemungkinan terdapat perubahan jumlah kekayaan.

Ketum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra melaporkan LHKPN pada 28 Agustus 2001 dengan total kekayaan Rp3.164.239.519. Kemungkinan sudah terjadi perubahan jumlah kekayaan, mengingat jarak waktu yang panjang sejak pelaporan tersebut.

Sedangkan, Ketum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Sukarnoputri melaporkan LHKPN pada 31 Desember 2023 dengan jumlah kekayaan Rp1.543.700.000.

3. Ketum parpol dengan kekayaan di atas Rp100 juta

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto (IDN Times/Imam Faishal)

Ketum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Oesman Sapta melaporkan LHKPN pada 31 Maret 2019 dengan jumlah kekayaan mencapai Rp472.680.245.851.

Disusul Ketum Partai Golkar, Airlangga Hartarto yang melaporkan LHKPN pada 31 Desember 2022 dengan total kekayaan sebesar Rp454.390.229.404.

Sementara itu, Ketum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Anas Urbaningrum melaporkan LHKPN pada 20 Desember 2001 dengan kekayaan tercatat sebesar Rp423.606.461. Nilai yang dilaporkan pada tahun tersebut bisa saja sudah berubah.

4. Beberapa ketum parpol tak memiliki LHKPN

Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono bersama Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani puncak peringatan Hari Lahir ke-51 PPP di GOR Sudiang, Makassar, Sabtu (27/1/2024). Dok. YouTube PPP

Sementara itu, beberapa ketum parpol tidak memiliki LHKPN karena tidak pernah menjadi penyelenggara negara ataupun pejabat publik, yaitu Ketum Partai Nasdem, Surya Paloh.

Kemudian, Ketum Partai Buruh, Said Iqbal; Ketum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep; Ketum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo; serta Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Mardiono.

Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.