Dapat PMN Rp1 Triliun, Ini yang Bakal Dilakukan Damri

12 Jul 2024, 14:38 WIB

Perusahaan Umum (Perum) Damri cabang Lampung menyiapkan sebanyak 98 unit armada angkutan guna menghadapi periode arus mudik Lebaran 2024

Intinya sih...

Damri menerima PMN tunai Rp1 triliun untuk peremajaan bus angkutan perintis dan pengadaan bus listrik.
PMN akan meningkatkan konektivitas di kawasan 3TP, mendukung program net zero emission, dan memperkuat pemulihan kinerja perusahaan.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Damri disetujui sebagai penerima Penyertaan Modal Negara (PMN) tunai sebesar Rp1 triliun untuk tahun anggaran 2025. Dana dari PMN tersebut bakal digunakan untuk peremajaan bus angkutan perintis di 3TP (Tertinggal, Terluar, Terdepan, Perbatasan) dan pengadaan bus listrik.

Corporate Secretary Damri, Chrystian R. M. Pohan mengatakan, peremajaan bus angkutan perintis diperkirakan menggunakan dana PMN senilai Rp490 miliar. Selain itu, dalam rencana tersebut, Damri juga mengalokasikan pembelian alat produksi guna dioperasikan di jalur perintis dan koridor PT Transportasi Jakarta.

"Terwujudnya peremajaan bus angkutan perintis akan membuka akses bagi masyarakat sehingga meningkatkan konektivitas di kawasan 3TP, membuka peluang pertumbuhan ekonomi, hingga pendidikan daerah melalui kemudahan pergerakan bagi manusia dan barang," ujar Pohan dalam pernyataan resminya kepada IDN Times, Jumat (12/7/2024).

1. PMN untuk pengadaan bus listrik

potret Bus Listrik DAMRI (IDN Times/Khusnul Hasana)

Pohan melanjutkan, dana PMN tersebut juga diperuntukan bagi pengadaan bus listrik dalam rangka mendukung program pemerintah menuju net zero emission.

"Dengan memiliki bus listrik melalui penerimaan PMN turut memperkuat upaya Damri dalam mengakselerasi pemulihan kinerja perusahaan secara bertahap karena memiliki nilai tambah yang cukup besar," ujar Pohan.

2. PMN jadi bentuk dukungan pemerintah kepada BUMN

Potret bus DAMRI (IDN Times/Teri).

Pohan menambahkan, PMN tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah kepada BUMN terutama Damri yang mendapat amanah mengembangkan inovasi sarana transportasi umum.

"Diterimanya dana PMN ini menjadi capaian bagi DamriI sebagai BUMN transportasi jalan tunggal dalam memberikan kontribusi optimal bagi masyarakat dengan menyediakan sarana transportasi yang aman, selamat, dan berdaya saing," kata Pohan.

3. Ada 16 BUMN yang dapat PMN 2025

Kantor pusat Kementerian BUMN. (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Menteri BUMN, Erick Thohir meminta PMN kepada DPR sebesar lebih dari Rp40 triliun untuk tahun anggaran 2025. Hal itu disampaikan oleh Erick dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VI DPR RI pada Rabu (10/7/2024) malam.

"Tentu kita bisa paparkan angka detil keseluruhan, yaitu PMN yang dibutuhkan untuk 2025 sebesar Rp44 triliun di mana di situ ada penjabaran untuk Hutama Karya, lalu ada Asabri, PLN, ada IFG, Pelni, Biofarma, Adhi, Wika," kata Erick.

Adapun pengajuan PMN terbesar untuk PT Hutama Karya (Persero) atau HK senilai Rp13,9 triliun. PMN itu dialokasikan untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) tahap II dan III.

Berikut daftar lengkap 16 BUMN yang mengajukan PMN di 2025 dan tujuannya:

Hutama Karya: Rp13,9 triliun untuk melanjutkan pembangunan JTTS tahap II dan II.
Asabri: Rp3,61 triliun untuk perbaikan permodalan perusahaan.
PLN: Rp3 triliun untuk program listrik desa.
Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI): Rp3 triliun untuk penguatan permodalan kredit usaha rakyat (KUR).
Pelni: Rp2,5 triliun untuk pengadaan kapal baru.
Bio Farma: Rp2,21 triliun untuk fasilitas capex baru.
Adhi Karya: Rp2,1 triliun untuk pembangunan tol Jogja-Bawen dan Solo-Jogja.
Wijaya Karya: Rp2 triliun untuk perbaikan struktur permodalan.
Len Industri: Rp2 triliun untuk penyehatan keuangan.
Danareksa: Rp2 triliun untuk pengembangan usaha.
KAI: Rp1,8 triliun untuk pengadaan trainset baru penugasan pemerintah.
ID Food: Rp1,62 triliun untuk modal kerja dan investasi program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).
PT PP: Rp1,56 triliun untuk penyelesaian proyek Jogja-Bawen dan KIT Subang.
Perum Damri: Rp1 triliun untuk pengadaan bus listrik.
Perumnas: Rp1 triliun untuk restrukturisasi dan penyelesaian persediaan.
INKA: Rp976 miliar untuk pembuatan kereta KRL.