Erick: PMN Kini Dibiayai Dividen, Gak Lagi dari Utang Luar Negeri
- Erick Thohir mengungkapkan PMN saat ini didanai dari dividen, bukan utang luar negeri.
- Dividen BUMN hingga Mei 2024 mencapai Rp58,8 triliun, naik 41,1% dari tahun sebelumnya.
Jakarta, IDN Times - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengungkapkan, penyertaan modal negara (PMN) saat ini dapat dibiayai dari dividen, padahal dulu sangat tergantung dari utang luar negeri.
Hal itu dikatakan Erick ketika Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VI DPR RI pada Rabu (10/7/2024) malam.
"Selama ini yang tadinya PMN itu sangat bergantung dari utang luar negeri, tapi hari ini kita bisa yakinkan bersama-sama ini bisa jadi sustainability atau berkelanjutan ketika dividen bisa membiayai daripada PMN itu sendiri," ujar Erick, dikutip Kamis (11/7/2024).
1. Setoran dividen dari BUMN ke negara per Mei 2024
Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sejumlah BUMN sudah menyetorkan dividen kepada negara hingga Mei 2024.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), yaitu dividen dari BUMN hingga Mei 2024 mencapai Rp58,8 triliun. Setoran dividen ini naik sebesar 41,1 persen secara year on year (yoy) dibanding tahun sebelumnya Rp41,7 triliun.
"Kinerja PNBP 31 Mei 2024 untuk kekayaan negara yang dipisahkan, yaitu dividen BUMN itu sudah terkumpul Rp58,8 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa dikutip Jumat (28/6/2024).
2. Erick kejar target setoran dividen BUMN ke negara Rp85,8 triliun
Erick sendiri meminta direksi-direksi BUMN mengejar target setoran dividen sebesar Rp85,8 triliun tahun ini. Angka tersebut lebih tinggi dari capaian setoran dividen 2023 sebesar Rp82,1 triliun.
"Negara membutuhkan lebih. Karena itu, saya sore hari tadi (kemarin) bertemu para dirut-dirut mengingatkan tahun depan dividennya harus naik lagi Rp85 triliun," kata Erick.
3. Erick minta PMN 2025 Rp44 triliun
Erick juga telah meminta PMN kepada DPR sebesar lebih dari Rp40 triliun untuk tahun tanggaran 2025.
"Tentu kita bisa paparkan angka detil keseluruhan, yaitu PMN yang dibutuhkan untuk 2025 sebesar Rp44 triliun di mana di situ ada penjabaran untuk Hutama Karya, lalu ada Asabri, PLN, ada IFG, Pelni, Biofarma, Adhi, Wika," kata Erick.
Erick menambahkan, permintaan atas PMN tahun depan didominasi untuk penugasan yang dilakukan oleh BUMN.
"Mayoritas kurang lebih 90 persen PMN ini memang penugasan yang tidak lain ada sebagian 7 persen seperti restrukturasi, 4 persen pengembangan usaha," kata dia.
