Jakarta, IDN Times - Pemerintah meresmikan aturan tata niaga ekspor daun kratom melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20 Tahun 2024.
Sebelumnya, daun kratom memang tak dilarang untuk diekspor. Hanya saya, tak ada aturan resmi dari pemerintah. Daun kratom menjadi kontroversi karena masuk dalam narkotika golongan 1 menurut rekomendasi Badan Narkotika Nasional (BNN).
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag), Isy Karim mengatakan pengaturan ekspor komoditas kratom bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan keberterimaan produk ekspor Indonesia.
Aturan tata niaga ekspor kratom akan diberlakukan ketentuan standar ekspor, di antaranya bebas cemaran mikrobiologi, logam berat, dan campuran daun lainnya.
“Perubahan Permendag tata niaga ekspor kratom merupakan tindak lanjut hasil rapat internal yang dipimpin Presiden Jokowi. Dalam rapat tersebut diputuskan, ekspor kratom harus sesuai dengan standar yang telah ditentukan guna meningkatkan nilai tambah dan memberikan kepastian hukum,” kata Isy Karim dikutip dari keterangan resmi, Selasa (10/9/2024).
Isy menegaskan, Permendag 20/2024 tersebut difokuskan untuk ekspor, bukan penggunaan dalam negeri. Pengaturan ini juga bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kratom.
“Saya berharap pelaku usaha dapat menjalankan Permendag ini sehingga dapat meningkatkan perekonomian Indonesia,” tutur Isy Karim.
Dalam Permendag 20/2024 Kemendag merincikan jenis produk dari daun kratom yang tak boleh diekspor, seperti yang tertuang dalam lampiran Permendag tersebut.
Daun kratom sendiri memiliki kode HS 12.11. Pemerintah melarang ekspor daun kratom yang sudah dihancurkan dalam bentuk segar atau dikeringkan, dalam bentuk potongan, atau dihancurkan jadi bubuk dengan ukuran lebih dari 600 mikron. Kemendag juga melarang ekspor daun kratom dalam bentuk utuh.