Defisit Melebar, Banggar Restui Penggunaan SAL Rp85,6 Triliun
Intinya sih...
Fraksi setujui penggunaan SAL Rp85,6 triliun untuk menutup defisit anggaran
Pembiayaan anggaran semester II-2025 diproyeksikan mencapai Rp378,4 triliun
Jakarta, IDN Times – Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merestui permintaan pemerintah untuk menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp85,6 triliun. Dana tersebut akan dimanfaatkan untuk menutup defisit anggaran.
Persetujuan ini disampaikan dalam Rapat Kerja yang membahas Laporan dan Pengesahan Hasil Pembahasan Panitia Kerja Perumus Kesimpulan atas Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025. Rapat digelar di Gedung DPR pada Kamis (3/7/2025).
1. Fraksi setujui penggunaan SAL
Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah menegaskan, tidak ada penolakan dari pemerintah maupun fraksi-fraksi yang hadir dalam rapat tersebut.
“Apakah kesimpulan yang disampaikan pimpinan disetujui?” ucap Said Abdullah, yang kemudian langsung mengetuk palu sebagai tanda persetujuan.
1. Pembiayaan anggaran semester II diproyeksi Rp378,4 triliun
Wakil Ketua Banggar, Wihadi Wiyanto menyampaikan, pembiayaan anggaran pada semester II-2025 diperkirakan mencapai Rp378,4 triliun atau 61,4 persen dari target pembiayaan APBN 2025.
Ia menambahkan, proyeksi tersebut disertai dengan kebijakan pembiayaan yang tetap mengedepankan kewaspadaan terhadap dinamika global, terutama gejolak di pasar keuangan yang sangat volatil.
“Sampai akhir 2025, realisasi pembiayaan anggaran diperkirakan mencapai Rp662 triliun. Dari jumlah itu, pemanfaatan SAL sebesar Rp85,6 triliun akan diarahkan untuk menurunkan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), memenuhi kewajiban pemerintah/belanja prioritas, serta membiayai defisit,” tutur Wihadi.
2. Pemanfaatan SAL untuk kurangi penerbitan utang
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pemanfaatan SAL senilai Rp85,6 triliun akan digunakan untuk mengurangi penerbitan SBN, mendanai belanja prioritas, serta menutup defisit anggaran.
“Penggunaan SAL ini akan bergantung pada realisasi defisit yang terjadi, namun setidaknya kami sudah mendapatkan persetujuan agar bisa memiliki opsi dalam pengelolaan fiskal,” ujar Sri Mulyani.
Ia juga memaparkan, pada semester I-2025, APBN telah mengalami defisit sebesar Rp204,24 triliun. Pendapatan negara tercatat sebesar Rp1.201,7 triliun, sementara belanja negara mencapai Rp1.406,03 triliun. Jika dibandingkan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), defisit tersebut setara dengan 0,84 persen.
“Kami akan terus memantau perkembangan di semester II-2025, baik dari sisi belanja maupun pendapatan,” ujarnya.
2. Defisit APBN akan melebar ke Rp662 triliun
Pemerintah memproyeksikan defisit APBN 2025 akan melebar menjadi Rp662 triliun, naik dari target awal sebesar Rp616,2 triliun. Jika diukur berdasarkan rasio terhadap PDB, maka defisit meningkat dari 2,53 persen menjadi 2,78 persen dari PDB.
Secara keseluruhan, SAL pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp457,5 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp85,6 triliun akan dimanfaatkan untuk pembiayaan APBN 2025.
3. Outlook penerimaan dan belanja negara di akhir tahun
Realisasi penerimaan negara diperkirakan akan mencapai Rp2.865,5 triliun atau 95,4 persen dari target dalam APBN sebesar Rp3.005,1 triliun. Penerimaan perpajakan diperkirakan mencapai Rp2.387,3 triliun (95,8 persen dari target Rp2.490,9 triliun), yang terdiri atas:
Penerimaan pajak: Rp2.076,9 triliun
Penerimaan kepabeanan dan cukai: Rp310,4 triliun
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diperkirakan sebesar Rp477,2 triliun atau 92,9 persen dari target Rp513,6 triliun. Hal ini dipengaruhi oleh perubahan kebijakan pengelolaan dividen BUMN yang kini dialihkan ke Badan Pengelola Investasi Danantara.
Sementara itu, belanja negara diperkirakan akan mencapai Rp3.527,5 triliun atau 97,4 persen dari pagu APBN sebesar Rp3.621,3 triliun.
Belanja pemerintah pusat: Rp2.663,4 triliun (98,6 persen dari target Rp2.701,4 triliun)
Belanja Kementerian/Lembaga: Rp1.275,6 triliun (109,96 persen dari pagu Rp1.160,1 triliun)